Pematangsiantar, MISTAR.ID

Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, pada Kamis malam (26/6/2025).

Penyegelan dilakukan dalam rangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Perusahaan konstruksi yang selama ini mengklaim menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme itu, kini terseret dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat enam orang, termasuk pimpinan DNG.

Profil Singkat PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Nama Resmi: PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Alamat Kantor Pusat: Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut)

- Pimpinan: Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data dari Gapensi Sumut)

- Bidang Usaha: Konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya.

Rekam Jejak Proyek dan Sertifikasi

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Proyek (Sispro) Kementerian PUPR dan situs Indokontraktor, DNG tercatat memiliki legalitas dan pengalaman di sejumlah proyek strategis, antara lain:

- Kode SI003: Proyek konstruksi jalan raya dan landasan pacu — bersertifikasi LPJK Kementerian PUPR

- Kode SI004: Proyek jembatan, jalan layang, dan terowongan — bersertifikasi LPJK

- Kode BG009: Proyek konstruksi gedung non-publik — memiliki lisensi umum KBLI 41019

Perusahaan ini juga mengklaim telah mengerjakan lebih dari 100 proyek, dengan penerapan standar mutu ISO 9001, sistem manajemen anti-suap ISO 37001, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Namun, ironi muncul ketika proyek terbarunya—jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024—justru menjadi sumber mencuatnya kasus ini.

Keterlibatan DNG dalam OTT KPK

Dalam operasi yang berlangsung Kamis malam tersebut, KPK menemukan indikasi kuat keterlibatan DNG dalam dugaan praktik suap dan manipulasi proyek. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Penyegelan Kantor DNG:

Kantor DNG di Padangsidimpuan dipasang segel bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan menjadi aktor penting dalam skema suap proyek jalan.

2. Penangkapan Direksi dan Pihak Terkait:

Salah satu pimpinan DNG, berinisial K, turut diamankan bersama lima tersangka lainnya, termasuk seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemprov Sumut berinisial RN serta mantan kepala daerah berinisial SP.

3. Modus Dugaan Korupsi:

Praktik korupsi diduga melibatkan mark-up anggaran dan penggunaan material berkualitas rendah, yang merugikan proyek di bawah Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah I Sumut.

Kontradiksi Antara Reputasi dan Realita

Di situs resminya, PT DNG menyatakan komitmen terhadap integritas dan kualitas proyek. Salah satu kutipan yang ditampilkan menyebutkan:

"Kami menjunjung tinggi profesionalisme dan standar kualitas sesuai pedoman Gapensi."

Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya. Beberapa kontradiksi mencolok antara klaim dan fakta di antaranya:

Sertifikat ISO Dipertanyakan:

- Klaim kepemilikan sertifikasi ISO 37001 sebagai bentuk komitmen anti-suap tampak tidak sejalan dengan penangkapan direktur perusahaan dalam dugaan kasus suap.

- Sumber Dana Rawan Korupsi:

Proyek Simpang Pagur–Banjar Lancat didanai dari DAK 2024, salah satu jenis anggaran yang kerap disorot karena lemahnya sistem pengawasan di daerah.

Kronologi dan Perkembangan Terbaru

- 27 Juni 2025, pukul 22.00 WIB: Empat tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dua lainnya menyusul pada dini hari.

- 28 Juni 2025: KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk membeberkan identitas para tersangka serta kronologi dugaan korupsi.

- Langkah Lanjutan: Penyegelan kantor DNG memungkinkan KPK menyita dokumen penting, mulai dari laporan keuangan hingga arsip digital komunikasi proyek.

Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber media terpercaya dan didukung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Informasi akan terus diperbarui sesuai perkembangan penyidikan. (*)