Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek Family Office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, fokus penggunaan APBN harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut bersemangat menggagas pendirian Family Office, yang disebut-sebut sebagai “Bank Khusus Sultan” di Bali.

Ide ini pertama kali muncul pada 2024 dengan tujuan menjadikan Bali sebagai pusat layanan Family Office dan pusat keuangan internasional baru, menyaingi Singapura dan Swiss.

Family Office sendiri merupakan perusahaan super eksklusif yang mengelola kekayaan keluarga super kaya (ultra high-net-worth individuals), mulai dari investasi properti, seni, perencanaan pajak, warisan, hingga kegiatan filantropi.

Secara sederhana, lembaga ini berperan sebagai manajer pribadi kelas atas bagi para miliarder dunia.

Namun, rencana penggunaan dana APBN untuk membangun lembaga super elite tersebut memicu kontroversi publik.

Purbaya menegaskan bahwa APBN harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan, bukan untuk proyek yang hanya menyentuh kalangan tertentu.

Ia juga mengungkapkan belum menerima konsep detail dari DEN terkait rencana Family Office tersebut. “Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Jadi saya enggak bisa jawab lebih lanjut,” tutur Purbaya.

Nasib Proyek Family Office Bali

Meski APBN dipastikan tidak akan digunakan, proyek Family Office di Bali kemungkinan tetap dapat berjalan melalui skema pendanaan lain.

DEN disebut tengah mengusulkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office, yang bertujuan menarik investasi asing dan menjadi gerbang dana investasi luar negeri.

Luhut menilai, strategi serupa telah terbukti sukses di sejumlah pusat keuangan global seperti Dubai dan Singapura.

Untuk merealisasikannya tanpa APBN, proyek ini berpotensi mendapatkan dukungan dari lembaga investasi negara seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA), yang memungkinkan masuknya investor global sebagai co-investor.

Dengan demikian, DEN tetap dapat menjalankan kewenangannya, namun harus mencari sumber pendanaan alternatif di luar kas negara. (hm16)