Pematangsiantar, MISTAR.ID

Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka data dana mengendap pemerintah daerah (Pemda) di perbankan memicu reaksi beragam dari kepala daerah.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025, Tito menyebut total dana mengendap Pemda mencapai Rp 233 triliun berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Namun, hasil pemeriksaan langsung Kemendagri menunjukkan saldo kas riil Pemda hanya sekitar Rp 215 triliun, menimbulkan selisih Rp 18 triliun.

“Dari BI itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak Rp 233 triliun. Tapi hasil pengecekan langsung hanya Rp 215 triliun,” kata Tito.

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mempertanyakan perbedaan data, menyebut BI memperoleh data dari laporan rutin seluruh bank di Indonesia.

“Kalau BI sudah di sistem, mungkin pemda yang kurang teliti menghitungnya,” ujar Purbaya.

Daftar 15 Pemda dengan Dana Simpanan Terbesar

1. DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun
2. Jawa Timur – Rp 6,8 triliun
3. Kota Banjarbaru – Rp 5,1 triliun
4. Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
5. Jawa Barat – Rp 4,1 triliun
6. Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
7. Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
8. Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun
9. Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun
10. Mimika – Rp 2,4 triliun
11. Badung – Rp 2,2 triliun
12. Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
13. Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
14. Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun
15. Balangan – Rp 1,8 triliun

Respons Para Kepala Daerah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah data BI yang menyebut ada dana Rp 4,1 triliun mengendap di BPD Jabar.

“Yang ada di kas hanya Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro, tidak ada deposito Rp 4,1 triliun,” ujarnya di akun Instagram @dedimulyadi71.

Ia menegaskan dana yang tercatat digunakan untuk pembayaran proyek, gaji pegawai, listrik, dan biaya operasional.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menyangkal data BI.

“Saldo kas kami hanya Rp 990 miliar di Bank Sumut, bukan Rp 3,1 triliun,” katanya.

Berbeda dengan keduanya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui data dana Rp 14,6 triliun yang disebut pemerintah pusat.

“Itu betul, 1.000 persen benar,” ucap Pramono.

Ia menjelaskan bahwa dana tinggi di pertengahan tahun karena pola belanja DKI meningkat di kuartal terakhir menjelang penutupan tahun anggaran.

Sekda DKI, Suharini Eliawati, menegaskan dana tersebut bukan upaya mencari keuntungan bunga, tetapi efek konsentrasi pembayaran proyek di akhir tahun.

Dari Jawa Timur, Sekdaprov Adhy Karyono mengonfirmasi posisi kas Pemprov sebesar Rp 6,2 triliun, terdiri dari Rp 3,6 triliun deposito dan Rp 2,62 triliun giro. Sebagian besar dana itu merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 yang baru bisa digunakan setelah audit BPK dan pembahasan Perubahan APBD 2025.

Sementara itu, Pemkab Badung juga menegaskan bahwa dana mereka tidak mengendap.

“Uang itu sudah dalam proses SPD ke SKPD, tapi belum SPJ,” kata Ketut Wisuda, Plt Kepala BPKAD Badung.

Ia memastikan seluruh kegiatan berjalan dan serapan anggaran meningkat di triwulan keempat.

(hm17)