Jakarta, MISTAR.ID

Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memanggil sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, seperti Shell, BP-AKR, dan ExxonMobil. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas isu kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), serta sejumlah pelaku usaha sektor hilir migas, termasuk PT Pertamina Patra Niaga.

“Hari ini kami mengundang, khususnya dari hadir di sini ada Dirjen Migas, Kementerian ESDM dan juga teman-teman dari BPH Migas. Dan juga ada para pelaku usaha di sektor downstream oil and gas di pelayanan SPBU. Dalam hal ini ada Patraniaga, kemudian ada Shell, ada dari BP AKR, kemudian Exxon,” kata Todotua di Kementerian Investasi, Selasa (7/10/2025).

Menurut Todotua, pertemuan ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap surat dari para pelaku usaha swasta yang meminta kepastian mengenai keberlanjutan investasi mereka di Indonesia. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kondisi investasi tetap kondusif di tengah dinamika kebutuhan energi nasional.

“Jadi inti semangat prinsipnya adalah kita negara harus hadir dalam konteks terhadap mengelola isu kepastian investasi di negara kita. Isu mengenai kondusifitas investasi di negara kita,” ujarnya.

Todotua juga menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat terhadap BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang memicu kelangkaan di SPBU swasta. Pergeseran konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi menyebabkan lonjakan volume penjualan di stasiun pengisian swasta seperti Shell, BP-AKR, dan ExxonMobil.

“Sehingga ini berimpact terhadap bertambahnya volume daripada kuota penjualan daripada teman-teman SPBU pihak swasta yang lain-lainnya,” tambahnya.

Kementerian Investasi bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas akan terus memantau kondisi pasokan BBM non-subsidi dan berupaya mencari solusi bersama agar distribusi tetap stabil di seluruh wilayah.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan badan usaha migas dalam menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus menjamin kepastian investasi sektor hilir minyak dan gas di Indonesia.