Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Gusmiyadi, meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk lebih terbuka terhadap kritik yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status inflasi tertinggi di Indonesia yang kini disandang oleh Sumut.

“Keterbukaan itu dapat menjadi syarat bagi kita untuk melakukan evaluasi secara objektif, untuk mengetahui apa penyebab angka inflasi di Sumut ini tinggi,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Menurut politisi Gerindra tersebut, Pemprovsu perlu melakukan studi banding ke sejumlah provinsi lain di Indonesia guna menemukan strategi efektif dalam menekan inflasi.

“Pemprovsu harus bisa mempelajari dan melakukan studi banding dengan teman-teman provinsi lain adalah penting. Sehingga dapat melakukan evaluasi dan melakukan kajian khusus dalam mengatasi inflasi ini,” ucap Gusmiyadi.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut itu juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggelar operasi pasar dalam menjaga kestabilan harga.

“Jika ruang anggaran itu cukup, Pemprovsu dapat melakukan akselerasi sesuai kebutuhan untuk bisa membangun stabilitas harga di Sumut, sekaligus melakukan intervensi terhadap kabupaten/kota yang masih relatif tinggi angka inflasinya,” ujar Gusmiyadi.

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut 10, yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, ini optimistis langkah tersebut dapat membantu Pemprovsu menurunkan tingkat inflasi secara signifikan.

“Jika itu dapat dilakukan, Pemprovsu bisa mengorkestrasi aktivitas upaya penurunan inflasi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut,” pungkasnya.