Pematangsiantar, MISTAR.ID

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali jadi sorotan setelah mencatat tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Sumut mencapai 4,97%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2,86%.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumut tercatat sebesar 110,89. Namun secara bulanan (month-to-month/mtm), Sumut justru mengalami deflasi −0,20%, menandakan adanya koreksi harga di beberapa komoditas tertentu.

Harga Pangan Jadi Pemicu Utama

Sektor pangan kembali menjadi biang utama kenaikan harga di Sumut. Komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi, disusul emas perhiasan dan ikan dencis.

Kenaikan ini berdampak langsung pada kelompok pengeluaran rumah tangga, terutama:

- Bahan makanan, minuman, dan tembakau, serta

- Perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan signifikan.

Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat tertekan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan harian.

Distribusi dan Pasokan Jadi Masalah Klasik

Pengamat ekonomi menilai, tingginya inflasi di Sumut tidak hanya dipicu faktor nasional, tetapi juga masalah distribusi dan pasokan pangan lokal.

Keterbatasan infrastruktur logistik serta ketimpangan pasokan antarwilayah, khususnya untuk komoditas hortikultura, membuat harga di pasar sulit terkendali.

“Distribusi yang tidak efisien dan ketergantungan pasokan dari luar daerah memperburuk tekanan harga di Sumatera Utara,” ujar salah satu pengamat ekonomi regional.

Dampak ke Warga: Dapur Kian ‘Panas’

Inflasi mendekati 5% membawa efek domino bagi kehidupan masyarakat.

Sejumlah dampak yang mulai dirasakan warga antara lain:

- Daya beli menurun akibat kenaikan harga bahan pokok.

- Rumah tangga kecil makin sulit menabung dan harus berhemat lebih ketat.

- Pelaku UMKM pangan menanggung kenaikan biaya bahan baku.

- Konsumsi barang sekunder menurun, menyebabkan perlambatan ekonomi lokal.

Situasi ini mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tidak menekan kesejahteraan masyarakat lebih jauh.

Langkah Strategis untuk Menekan Inflasi

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah taktis melalui koordinasi lintas sektor, antara lain dengan:

- Memperbaiki rantai pasok dan infrastruktur distribusi pangan,

- Melakukan operasi pasar dan mempercepat penyaluran bahan pokok bersubsidi,

- Memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga rentan dan pelaku UMKM, serta

- Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih siap menghadapi fluktuasi harga.

Menjelang akhir tahun, tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama bila pasokan pangan tidak segera distabilkan menjelang musim perayaan dan libur akhir tahun.

Artikel ini disusun berdasarkan data resmi BPS dan berbagai sumber terpercaya, dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk analisis dan penyajian data ekonomi terkini. (*/hm27)