Toba, MISTAR.ID

Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram berdampak positif terhadap stabilitas harga padi di Kabupaten Toba, khususnya di Kecamatan Porsea. Para petani mengaku diuntungkan, karena para pengepul (toke) kini enggan membeli padi di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Riana Silaban, petani asal Porsea, mengatakan sejak panen raya berlangsung dari Mei hingga Juli 2025, harga padi justru bertahan tinggi di kisaran Rp7.478 hingga Rp7.600 per kilogram.

"Padahal sebelum ada ketentuan HPP, harga padi bisa dihargai Rp6.000 per kilogram. Sekarang harga tidak pernah di bawah itu," ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Menurut Riana, keberadaan HPP membuat para toke tidak bisa lagi memainkan harga semaunya. Hal itu juga dirasakan oleh petani lainnya, Togi, yang menduga para toke khawatir kehilangan pelanggan.

"Kalau harga mereka lebih rendah dari Bulog, pasti petani akan menjual ke Bulog. Jadi mereka terpaksa menyesuaikan harga agar tetap bisa bersaing," katanya.

Salah seorang toke asal Laguboti yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut. Ia mengaku persaingan harga saat ini tidak hanya sesama pengepul, tetapi juga dengan pemerintah.

"Kami harus menyesuaikan harga agar tetap diminati petani. Kalau tidak, kami kehilangan pasokan padi, dan otomatis permintaan pelanggan dari luar kota tidak bisa terpenuhi," ucapnya.

Ia mengungkapkan bisnisnya adalah menjual beras ke luar daerah. Ia membeli padi dari petani untuk kemudian diolah menjadi beras dan dipasarkan. Namun, tingginya harga padi membuat margin keuntungannya semakin menipis.

"Harga beras di luar daerah belum naik, sementara harga padi sebagai bahan baku terus naik. Jadi keuntungan makin kecil," tuturnya. (nimrot/hm24)