Medan, MISTAR.ID

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menilai adanya risiko monopoli dan tantangan bisnis yang mungkin timbul dari program Koperasi Merah Putih.

Menurut Ridho, pemberian keistimewaan atau privilege kepada koperasi untuk menjual produk tertentu, seperti minyak goreng Minyakita atau gas LPG bisa mematikan pelaku usaha sejenis di sekitarnya.

"Jangan sampai satu koperasi tumbuh, tapi banyak pelaku usaha lain di sekitarnya mati," katanya, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, Ridho juga menyampaikan kekhawatiran terkait aspek bisnis lainnya, seperti simpan pinjam.

Koperasi perlu memenuhi persyaratan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia mempertanyakan apakah perbankan akan bersedia memberikan pinjaman kepada koperasi, terutama jika anggotanya tidak memiliki mentalitas bisnis yang kuat.

"Apakah bank yakin akan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang tidak punya pola pikir berbisnis, itu yang harus diperhatikan," ucapnya.

Ia juga menyoroti peran kepala desa sebagai pengawas koperasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini bisa memicu kebijakan desa yang memaksa masyarakat untuk menjual atau membeli produk hanya melalui koperasi, menciptakan monopoli kecil di tingkat desa.

Ridho menjelaskan, banyak warga desa yang masih memiliki mentalitas pekerja, bukan pelaku usaha. Mereka cenderung mencari gaji tetap, padahal penghasilan dari koperasi seharusnya berasal dari sisa hasil usaha (SHU) atau dividen.

"Ini yang harus kita perhatikan. Jika mereka merasa penghasilannya tidak cukup, mereka tidak akan fokus membesarkan koperasi," ujarnya.

KPPU akan terus mengawal program ini dan mengkaji potensi monopoli yang bisa muncul. "Kita belum tahu apakah ini akan menjadi monopoli desa lagi," tutur Ridho. (amita/hm20)