Medan, MISTAR.ID

Situasi pemilihan calon rektor Universitas Sumatera Utara (USU) masih menuai kritik. Pasalnya, Rektor USU yang masih menjabat, yakni Muryanto Amin, disebut bermasalah secara hukum dan dua kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan proyek korupsi yang menjerat eks Kadis PUPR Sumut.

Pengamat sosial dan politik, Shohibul Anshor, menilai kondisi ini menjadi ujian besar bagi komitmen kampus dalam menjaga integritas.

“Rakyat sangat meragukan keberanian KPK untuk melakukan kewajibannya. Jika KPK tidak tegas, ini bukan hanya mencoreng kredibilitas lembaga hukum, tetapi juga dunia akademik,” katanya kepada Mistar, Jumat (3/10/2025).

Menurut Shohibul, yang juga Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dunia kampus seharusnya menjadi teladan dalam hal kepatuhan hukum.

Namun, kasus yang menyeret salah satu calon rektor USU justru menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip dasar kepemimpinan akademik.

“Jika seorang calon rektor tersangkut masalah hukum dan berulang kali tidak memenuhi panggilan KPK, itu sudah mencederai prinsip dasar kepemimpinan akademik. USU harus menjaga marwahnya sebagai institusi pendidikan,” ujarnya.

Shohibul juga menilai, apabila hasil pemanggilan KPK kelak membuktikan bahwa Muryanto bermasalah secara hukum, maka pemilihan rektor harus diulang.

“Itu satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi. Pemilihan ulang adalah konsekuensi logis jika terbukti ada persoalan hukum yang serius,” tuturnya.

Sebelumnya, disebutkan bahwa Rektor USU, Muryanto Amin, tidak memenuhi panggilan dari KPK. Belum lama ini, KPK menyatakan akan melakukan penjemputan paksa terhadap Muryanto jika terus mangkir dari panggilan penyidik.[]