Jakarta, MISTAR.ID

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan kebijakan pemerintah yang baru mewajibkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) setelah program berjalan, dan kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai syarat sertifikasi seharusnya sudah dipersiapkan sebelum program MBG dilaksanakan. “Ini mestinya dari awal sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Bukan setelah program berjalan berbulan-bulan baru diwajibkan,” ujarnya, Jumat (2/10/2025), dikutip dari Detik.

Menurut Satriwan, kebijakan yang muncul setelah banyak pelajar dan guru menjadi korban keracunan menunjukkan pemerintah tidak siap dalam menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“SOP dan sertifikasi standar gizi manajemen risikonya baru dibuat setelah ada korban. Dari segi perencanaan tentu tidak baik,” katanya.

Selain itu, P2G juga meminta agar distribusi MBG lebih tepat sasaran. Satriwan menilai masih ada sekolah swasta bonafit yang siswanya berasal dari keluarga mampu tetap mendapatkan MBG, padahal sekolah tersebut sudah memiliki program makan siang mandiri.

“Sekolah-sekolah seperti ini selayaknya tidak perlu mendapatkan MBG dari pemerintah,” tuturnya.

P2G turut meminta ahli gizi dilibatkan dalam pengawasan langsung di sekolah. Menurut Satriwan, uji kelayakan makanan harus dilakukan oleh tenaga ahli, bukan guru. “Guru tidak memiliki kompetensi untuk mengecek apakah makanan bergizi atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan serta sertifikat HACCP. Selain itu, sertifikasi halal dan pengakuan dari BPOM juga akan diberlakukan agar standar gizi dan keamanan pangan MBG dapat terjamin. []