Dairi, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Wanseptember Situmorang, menanggapi aksi warga pro investasi PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang berlangsung di gedung DPRD Dairi, Kamis (23/10/2025).

“Secara tegas saya katakan, apa yang disuarakan masyarakat itu benar. Kehadiran investor dan iklim investasi yang baik sangat dibutuhkan di tengah kondisi pembangunan Dairi yang sangat memprihatinkan saat ini," kata Wansep, Jumat (24/10/2025).

Sebab, adanya keterbatasan anggaran tahun 2025 dan minimnya anggaran di tahun mendatang menyulitkan pemerintahan Vikner Sinaga-Wahyu Daniel Sagala untuk mewujudkan pembangunan Dairi yang unggul dan tangguh.

Dengan kondisi sekarang, adaptasi transisi pemerintahan dan penyesuaian penempatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga dirasa sulit.

"Untuk itu, kita perlu mendorong dan mendukung pemerintahan Vikner-Wahyu dengan mempercepat kepastian iklim investasi di Dairi. Kita berharap semua yang berinvestasi di Dairi nyaman dengan aturan yang legal," ujarnya.

Khusus untuk investasi, Wansep menyebutkan pengurusan izin AMDAL PT DPM memang belum tuntas.

“Itu juga yang dituntut warga, supaya PT DPM serius menuntaskan pengurusan ijin AMDAL dimaksud,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Dairi itu.

PT DPM harus menyelesaikan segala masalah yang timbul di masyarakat lokal khususnya dalam penyelesaian tanah adat atau per orangan di daerah pertambangan itu.

“PT DPM juga harus menyelesaikan perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Dimana, harapan masyarakat prinsip penyaluran bagi hasil dari keuntungan perusahaan, daerah penghasil harus mendapat porsi lebih besar, karena penerimaannya berasal dari wilayah tersebut,” ucapnya.

Pemkab Dairi harus mendapat hasil yang lebih banyak dan maksimal untuk mendukung pembangunan di Dairi.

“Termasuk penyerapan tenaga kerja lokal harus prioritas perusahaan. Tanpa adanya perjanjian itu, masyarakat tidak tahu apa keuntungan dan kerugian yang timbul jika tambang dibuka. Harapan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu yang menikmati bila perusahaan sudah beroperasi. Kita harus berbicara kepentingan Dairi. Bukan lagi kepentingan sepihak atau kelompok," ucap Wanseptember. (hm20)