Samosir, MISTAR.ID

Musim kemarau panjang yang berlangsung lebih dari empat bulan di Kabupaten Samosir berdampak serius pada sektor pertanian. Ratusan petani mengalami gagal panen akibat kekeringan ekstrem, terutama di wilayah Kecamatan Ronggur Nihuta.

Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis pendamping petani hingga organisasi tani. Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir tidak memiliki program antisipatif dan tanggap darurat yang memadai dalam menghadapi bencana kekeringan.

Tanaman Mengering, Panen Gagal Total

Di sejumlah desa, tanaman padi yang menjadi sumber pangan utama warga mengering sebelum mencapai masa panen. Gejala kekeringan, menurut Susi Halawa—Staf Studi dan Advokasi dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)—sudah tampak sejak awal tahun. Namun, tidak ada respons cepat dari pemerintah daerah.

“Pemerintah wajib hadir dengan solusi cepat dan berkelanjutan. Ini bukan kondisi biasa—ini bencana yang memukul langsung sektor pertanian,” ujar Susi, Sabtu (9/8/2025).

Ia menyoroti ketiadaan program seperti distribusi air darurat, penyediaan pompa irigasi secara massal, hingga lemahnya penguatan sistem irigasi di daerah terdampak.

Petani Merugi, Stok Pangan Menipis

Selain gagal panen, banyak keluarga petani kini menghadapi krisis pangan. Stok beras rumah tangga menipis, sementara pendapatan dari hasil pertanian tak kunjung datang.

Esbon Siringo-ringo, anggota Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) dari Desa Sijambur, menyampaikan bahwa hampir seluruh petani di desanya mengalami gagal panen total.

“Air untuk pertanian tidak tersedia, bahkan untuk kebutuhan minum pun kami kesulitan selama empat bulan terakhir. Tidak ada penyuluhan, tidak ada bantuan. Modal kami—bibit, pupuk—semuanya habis tanpa hasil. Kami seperti dibiarkan sendiri menghadapi bencana ini,” ucapnya.

Banyak keluarga petani yang terpaksa berutang, bahkan menjual ternak sebagai aset terakhir untuk bertahan hidup.

Minimnya Respons Pemerintah Dinilai Jadi Akar Masalah

Dolan Dora br Simbolon, anggota STKS dari Desa Lintongnihuta, menyebut bahwa sebagian besar tanaman padi dan jagung yang ditanam warga gagal panen. Hasil panen hanya mencapai sekitar 20% dari kondisi normal.

“Pemerintah seolah tutup mata. Tiap tahun Pulau Samosir mengalami kemarau panjang, tapi tak pernah ada rencana atau program mitigasi yang jelas. Ini bukan hal baru,” tuturnya.

Dolan Dora menambahkan bahwa pemerintah daerah hanya terlihat saat seremoni panen raya, namun menghilang ketika petani berada dalam krisis.

Desakan Alokasi Anggaran untuk Sektor Pertanian

Ketua STKS dari Desa Salaon Tonga-tonga, Henrika Sitanggang, menyatakan bahwa kemarau tahun ini adalah yang terparah dalam beberapa dekade terakhir. Ia menilai lambannya respons Pemkab Samosir sebagai bukti bahwa sektor pertanian bukan prioritas dalam kebijakan daerah.

“Pertanian adalah urat nadi ekonomi Samosir. Kalau petani gagal panen, semua sektor ikut terdampak,” ujar Henrika.

Ia mendesak pemerintah daerah agar segera mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan kekeringan, serta membangun jaringan irigasi berkelanjutan untuk masa depan.

Kekeringan Parah, Sawah Retak-retak

Nasir Simbolon, petani dari Desa Sijambur, mengaku bahwa seluruh modal tanamnya hilang sia-sia.

“Sawah saya sekarang retak-retak. Tidak bisa ditanami lagi. Sekalipun Agustus ini mulai turun hujan, tanaman sebelumnya sudah pasti gagal panen,” keluhnya.

Nasir meminta Pemkab Samosir untuk tidak hanya fokus pada proyek-proyek infrastruktur besar, tetapi juga memprioritaskan pembangunan sistem pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, lama-lama tidak ada lagi yang mau bercocok tanam di Samosir,” katanya mengakhiri. (pangihutan/hm27)