Jakarta, MISTAR.ID

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari NU Online, Minggu (9/11/2025), dilansir dari CNN Indonesia.

Gus Mus mengungkapkan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan kalangan Nahdlatul Ulama mengalami perlakuan yang tidak adil.

"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," kata Gus Mus.

"Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri," imbuhnya.

Menurut Gus Mus, masih banyak tokoh ulama dan pejuang bangsa yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan dan pembangunan, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan mereka untuk memperoleh gelar pahlawan. Hal itu dilakukan demi menjaga keikhlasan amal baik mereka.

"Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya'," tutur Rais Aam PBNU periode 2014–2015 tersebut.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang itu juga menilai bahwa warga NU yang mendukung pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional menunjukkan kurang memahami sejarah.

Pernyataan Gus Mus itu berkaitan dengan berbagai peristiwa kelam yang terjadi di masa Orde Baru, di mana sejumlah kiai, santri, dan warga NU menjadi korban.

"Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah," ujarnya.

Soeharto sendiri termasuk dalam daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Daftar tersebut telah diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Usulan ini menimbulkan perdebatan di publik. Pihak seperti PDIP dan sejumlah kelompok masyarakat sipil menolak wacana tersebut, sementara partai seperti Gerindra dan NasDem menyatakan dukungan karena menilai Soeharto memiliki jasa besar bagi negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa semua nama yang diusulkan, termasuk Soeharto, telah melalui tahapan dan dinilai memenuhi kriteria.

"Menyangkut gelar pahlawan tentu pada saatnya akan diumumkan. Semua proses telah dilalui berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto), semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat," kata Gus Ipul.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan juga memberikan tanggapan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai perbedaan pendapat mengenai usulan gelar pahlawan bagi Soeharto merupakan hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi.

"Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Meski demikian, Pras mengimbau masyarakat agar melihat segala hal dari sisi positif, terutama saat membicarakan sosok pemimpin masa lalu.

"Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," ucapnya. (hm20)