Orang Tua Korban Keracunan di SMPN 1 Laguboti Desak Program MBG Dihentikan


Pertemuan orang tua korban keracunan dengan pihak SMP Negeri 1 Laguboti. (foto: nimrot/mistar)
Toba, MISTAR.ID
Sejumlah orang tua siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, menyusul kasus dugaan keracunan massal yang dialami puluhan pelajar, Rabu (15/10/2025).
Pihak sekolah mengundang para orang tua korban ke sekolah, Kamis (16/10/2025), untuk meredam potensi kemarahan yang sempat memuncak.
Sebelumnya, para orang tua yang mengetahui anak mereka mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG, mendatangi Puskesmas Laguboti. Bahkan, sempat muncul ancaman akan membakar dapur umum MBG karena kecewa dan khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka.
Dalam pertemuan tersebut, orang tua meminta kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas insiden keracunan tersebut. Namun, mereka mengaku kecewa karena tidak ada kehadiran dari pihak dapur umum penyedia makanan, yakni Namora Tama Berkarya Pardomuan Nauli, yang berlokasi di Jalan Hephata, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti.
Kepala SMP Negeri 1 Laguboti, Pahala Hutapea, mengatakan pihak sekolah tidak bisa memberikan keterangan rinci terkait insiden tersebut. Menurutnya sekolah selama ini hanya ingin memberikan yang terbaik untuk siswa melalui program MBG.
“Sesungguhnya pihak dapur umum yang seharusnya menjelaskan insiden ini, namun mereka tidak hadir dalam pertemuan,” kata Pahala.
Salah satu orang tua siswa, Harapan Pangaribuan, menyampaikan kekecewaannya terhadap program MBG, terutama kepada penyedia makanan. Ia menilai program yang seharusnya menyehatkan justru membahayakan nyawa anak-anak.
“Hentikan saja program MBG ini. Kami sebagai orang tua sudah trauma. Anak kami menjadi korban. Sampai kapan pun saya tidak akan percaya lagi kepada pihak penyedia makanan,” ucapnya.
Ia juga mengkritik pelayanan di Rumah Sakit HKBP Balige, yang menurutnya tidak tanggap saat anaknya dirujuk dari Puskesmas Laguboti.
“Saat anak saya dirujuk, bukannya langsung ditangani, malah ditanya soal BPJS. Padahal ini program pemerintah. Harusnya penanganannya langsung, tanpa harus mempertanyakan administrasi terlebih dahulu,” ketusnya. (hm24)