Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga menuturkan pembangunan gedung kantornya telah direncanakan sebelum mewabahnya Covid-19. Refocusing oleh pemerintah pusat menjadi alasan tertundanya pekerjaan itu.

Ketua PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar itu memperlihatkan kondisi ruangan salah satu fraksi di kompleks DPRD. "Tiga orang anggota dewan ditambah lagi staf ahli (dalam satu ruangan). Jadi kalau datang tamu bagaimanalah ini," ujarnya kepada Mistar, Kamis (12/6/2025).

"Bahwa pembangunan ini kita rencanakan itu mulai dari tahun 2019. Hanya saja Covid. Oleh pemerintah pusat refocusing untuk antisipasi Covid, maka kita legowo," katanya.

Sebelumnya akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Dian Purba, menilai kebijakan tersebut kurang rasional di tengah kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Menurut Dian, pembangunan gedung legislatif itu akan menyedot belanja daerah secara signifikan, sementara APBD TA 2025 menunjukkan postur keuangan yang terbatas.

"Seperti kita ketahui bersama DPRD dan Pemko Pematangsiantar menyepakati APBD TA 2025. Pendapatan daerah sebesar Rp1 triliun dan belanja daerah Rp1,1 triliun. Realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya Rp770 miliar, realisasi belanja pegawai di tahun yang sama sebesar Rp399 miliar," ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Ia menambahkan, ruang fiskal Pemko tidak cukup longgar untuk melakukan pengeluaran tanpa memengaruhi stabilitas keuangan.

"Hal itu menandakan ketersediaan anggaran kota ini yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengeluaran tertentu tanpa mengganggu stabilitas keuangan cukup sulit membagi-baginya," kata Dian.

Sorotan Dian juga tertuju pada kondisi Pasar Horas, khususnya gedung 4 yang terbengkalai pascakebakaran tahun 2024. Ia menilai pemerintah gagal membaca prioritas.

"Sangat memalukan sekali jika permasalahan prioritas pun tidak paham dan lalai. Semua terganggu dengan kondisi Gedung 4 itu saat ini. Baik pedagang, pembeli dan pengguna jalan. Harusnya persoalan ini dulu diselesaikan tuntas. Jangan hanya semata-mata mengerjakan proyek fisik tapi feedback (umpan balik) tidak ada," katanya.

Menurutnya, seharusnya anggaran Rp7 miliar dialihkan untuk renovasi gedung 4 daripada gedung dewan yang dinilai tidak mendesak.

"Harusnya DPRD juga paham saat membahas program kerja, mana yang layak diutamakan lewat keputusan-keputusan yang bijak. Kita berharap, agar anggaran pembangunan gedung kantor dewan itu dialihkan ke renovasi Gedung 4 Pasar Horas," katanya. (Jonatan)