Simalungun, MISTAR.ID

Agus Siagian, warga Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menyayangkan lambannya pelaksanaan proyek fisik oleh pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya sudah bisa merasakan manfaat pembangunan.

"Kalau dikerjakan lebih cepat, masyarakat bisa lebih awal merasakan manfaatnya. Ini bisa memperlancar akses dan mendorong perputaran ekonomi," ujar Agus.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan penjualan material, dan memberikan dampak positif lainnya bagi masyarakat lokal.

"Kami berharap perbaikan infrastruktur segera dilaksanakan. Program dan anggaran sudah tersedia, tinggal kemauan untuk mengeksekusi saja," katanya lagi.

Agus juga menyoroti kondisi Jalan Besar Sidamanik, yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Hingga saat ini, jalan tersebut masih rusak dan belum mendapat perbaikan yang layak.

"Seharusnya jalan ini sudah diperbaiki. Tapi karena eksekusinya lambat, kami masih harus melewati jalan yang rusak parah setiap hari," ujarnya.

Dengan sisa waktu di tahun anggaran yang semakin menipis, masyarakat berharap Pemkab Simalungun segera mempercepat pelaksanaan proyek agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Mendagri: Jangan Simpan Uang, Realisasikan untuk Rakyat

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk menilai kemajuan suatu daerah. Ia meyakini bahwa kemajuan daerah akan berkontribusi langsung terhadap kemajuan negara.

"Kalau pertumbuhan ekonominya maju, berarti daerahnya maju, dan negara pun ikut maju," kata Tito.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang rendah meskipun positif menandakan laju kemajuan yang lambat, sedangkan pertumbuhan negatif menjadi alarm serius bagi pembangunan daerah.

Ia menyoroti adanya daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun mengalami pertumbuhan ekonomi negatif karena rendahnya serapan belanja daerah.

"Artinya, uang hanya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif," tutur Mendagri.

Menurut Tito, salah satu penyebab lemahnya serapan anggaran adalah kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia pun meminta kepala daerah untuk segera menginstruksikan OPD menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk mendorong peningkatan pendapatan dari berbagai sumber, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, hingga kontribusi dari BUMD dan BLUD.

Tito menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menyimpan uang, melainkan mengalihkan anggaran dari kegiatan tidak penting, seperti seremoni ke program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, ia mengingatkan jika konsumsi rumah tangga adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 54 persen.

"Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, uang harus beredar di masyarakat. Sumbernya bisa dari sektor swasta dan juga dari pemerintah," ucapya.

Tito juga meminta kepala daerah rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai dua indikator penting yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Kalau bicara soal biaya hidup, berarti kita berbicara tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dua data ini harus menjadi pegangan," ujarnya.

Ia pun kembali menekankan pentingnya percepatan belanja yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk melalui program bantuan sosial baik tunai maupun non-tunai.

"Ini agar daya beli masyarakat kurang mampu meningkat. Jangan sampai mereka semakin tertekan. Peningkatan daya beli ini akan menaikkan konsumsi rumah tangga, yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar, baik di tingkat pusat maupun daerah," ucap Tito. (indra/hm16)