Simalungun, MISTAR.ID

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Simalungun menyuarakan kekhawatiran serius atas lambatnya realisasi anggaran daerah yang hingga pertengahan tahun anggaran masih berada pada tingkat yang sangat rendah.

Ketua Fraksi PDIP, Haji Mariono, menilai masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik internal dan belum terbentuknya struktur kabinet secara utuh di bawah kepemimpinan Bupati baru, Anton Achmad Saragih.

“Realisasi anggaran sangat rendah, tetapi hingga kini belum ada penjelasan resmi dan terperinci dari pihak eksekutif maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fraksi PDIP akan terus mempertanyakan hal ini, baik melalui forum resmi DPRD maupun lewat anggota kami di empat komisi,” ujar Mariono dalam keterangannya di Gedung DPRD Simalungun.

Mariono menambahkan bahwa sejumlah posisi strategis di OPD masih kosong atau diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program.

“Ini bukan semata-mata soal teknis, melainkan juga karena faktor politik. Belum ada kejelasan mengenai siapa yang benar-benar menjalankan roda pemerintahan. Bahkan dana GU (Ganti Uang) baru satu kali dikeluarkan. Ini menunjukkan betapa tersendatnya sirkulasi anggaran,” katanya.

Ia menyoroti jika kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Program-program yang seharusnya dijalankan untuk menggerakkan perekonomian daerah belum berjalan sesuai harapan.

“Pelaksanaan program yang sudah teranggarkan sangat penting. Ketika eksekutif lambat, maka ekonomi masyarakat juga terganggu,” ucap Mariono.

Fraksi PDIP mendesak pihak eksekutif agar bekerja lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan. Mariono memastikan pengawasan terhadap serapan anggaran akan menjadi prioritas fraksi mereka demi mengawal aspirasi rakyat.

Dampak Langsung ke Masyarakat

Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, juga mengungkapkan keheranannya atas rendahnya tingkat serapan anggaran pada sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Menurut politisi Partai Golkar ini, rendahnya penyerapan anggaran mengancam ketersediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Ketua DPRD Simalungun Sugiarto. (foto:indra/mistar)

“Lambatnya pelayanan dan tertundanya pembangunan tentu sangat merugikan masyarakat. Di Perubahan APBD semester II ini, kami akan mendorong agar serapan anggaran difokuskan pada hal-hal prioritas yang langsung dirasakan rakyat, seperti infrastruktur,” ucapnya, Jumat (11/7/2025).

Sugiarto juga mengungkapkan DPRD belum menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan. Hingga 23 Juni 2025, tingkat serapan anggaran baru mencapai 26,12 persen.

Minim Kontrol Langsung

Sementara itu, Kepala Bappeda Simalungun, Ronald Tambun, menjelaskan pihaknya tidak memiliki kontrol langsung terhadap realisasi anggaran, karena hanya bertindak berdasarkan data yang disampaikan masing-masing dinas.

“Kami tidak memantau langsung. Kami hanya bisa mengevaluasi berdasarkan output keuangan yang disampaikan dinas, dan itu biasanya dilakukan di awal tahun,” kata Ronald.

Ia menambahkan bahwa laporan kinerja dilakukan secara berkala setiap semester melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

“Evaluasi kinerja berdasarkan LKIP semesteran, sedangkan laporan akhir tetap disusun di akhir tahun anggaran,” ujarnya.

Rendahnya serapan anggaran ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama melambatnya pelaksanaan program pembangunan. Warga di berbagai wilayah Kabupaten Simalungun mengeluhkan lambannya pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. (indra/hm16)