Pematangsiantar, MISTAR.ID

Di momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, semangat perjuangan dan persatuan kembali berkobar di kalangan pedagang Pasar Horas Gedung IV. Melalui Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) yang diketuai Agus Butar-Butar bersama Gerakan Mahasiswa Merdeka Untuk Rakyat (GMM-UR), mereka menggelar dialog publik bertema “Mendesak Keseriusan Wali Kota Pematangsiantar Terhadap Revitalisasi Gedung IV Pasar Horas.”

Dialog yang digelar di salah satu cafe di Jalan SKI Kota Pematangsiantar ini menjadi ajang bagi para pedagang untuk menegaskan tekad memperjuangkan pembangunan kembali gedung pasar yang hangus terbakar pada 22 September 2024 lalu.

Agus Butar-Butar menegaskan, perjuangan para pedagang bukan semata soal fisik bangunan, tetapi juga tentang keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

“Hari ini kita berdiri bukan soal banyaknya massa, tapi semangat perjuangan yang masih tegak. Kami sudah lama menanti langkah konkret pemerintah pasca kebakaran non-bencana alam yang menimpa kami,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, sejak kebakaran terjadi, KP2H telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan bahkan bertemu Gubernur Sumatera Utara, yang pada 22 Juni 2025 menyatakan dukungan terhadap pembangunan permanen Gedung IV melalui skema pinjaman Bank Sumut senilai Rp77 miliar.

Namun, Agus menilai Pemko justru lebih fokus pada pembangunan pasar darurat ketimbang merealisasikan pembangunan permanen.Langkah itu, katanya, berisiko menimbulkan gesekan antar pedagang karena keterbatasan ruang dan tumpang tindih lapak.

“Kami sudah sampaikan risiko itu, tapi tidak mendapat respons serius dari Pemko. Sekarang malah ada pemaksaan registrasi pedagang ke pasar darurat yang justru bisa menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya.

Pengamat Politik: BUMD Harus Segera Dibentuk Ulang

Pengamat politik Astronot Nainggolan yang turut hadir dalam dialog tersebut mengapresiasi semangat para pedagang. Ia menekankan pentingnya penataan kelembagaan BUMD, termasuk PD Pasar Horas Jaya (PD PHJ) yang selama ini mengelola pasar.

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, seluruh BUMD harus menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda agar dapat menerima penyertaan modal atau pinjaman dari lembaga keuangan daerah seperti Bank Sumut.

“Perubahan status hukum BUMD itu wajib. Kalau tidak, segala bentuk bantuan dan penyertaan modal, termasuk dari provinsi atau bank daerah, tidak bisa dilakukan. Ini sering jadi kendala dalam proyek seperti pembangunan Pasar Horas,” ungkap Astronot, yang juga mantan Ketua Bapemperda DPRD Kota Pematangsiantar.

Ia menambahkan, DPRD sebelumnya telah menyetujui perubahan status PDAM Tirta Uli menjadi Perumda, namun langkah serupa belum dilakukan terhadap PD PHJ dan PD Paus.

Sumpah Pemuda, Semangat Rakyat Kecil

Dialog publik ini menjadi simbol bahwa semangat Sumpah Pemuda tak hanya hidup di kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga di dada rakyat kecil yang memperjuangkan haknya.

“Semangat pemuda hari ini adalah semangat rakyat kecil. Kami berharap pemerintah tidak menutup mata. Pembangunan permanen Pasar Horas bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang martabat pedagang,” tegas Agus.

Momentum Sumpah Pemuda kali ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan perjuangan tidak berhenti di masa lalu, melainkan terus menyala dalam langkah masyarakat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pemko: Masuk RPJMD 2025–2029

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemko Pematangsiantar, Jupiter Sitepu, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung IV Pasar Horas telah masuk dalam prioritas RPJMD Kota Pematangsiantar 2025–2029.

“Soal sumber anggaran, apakah dari APBD atau APBN, masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Jupiter menambahkan bahwa dirinya hadir mewakili Sekda yang berhalangan, dan meminta agar seluruh pertanyaan dalam forum disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada Sekda.

Di tempat yang sama, moderator dialog, Gideon Surbakti, menegaskan bahwa setelah dialog publik ini, para peserta akan melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan untuk menekan Pemko agar lebih serius menangani persoalan Pasar Horas.

“Aksi akan kita lakukan agar Pemko benar-benar mendengar suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei — suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucapnya. (hm24)