Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketua Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede, menilai nota jawaban Wali Kota Wesly Silalahi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 masih bersifat normative.

Hendra juga menilai apa yang disampaikan Wesly belum menjawab secara substansial sejumlah persoalan yang disampaikan dewan.

“Jawaban yang disampaikan Wali Kota pada dasarnya masih sebatas normatif dan belum menyentuh hal-hal teknis yang menjadi perhatian kami,” ujar Hendra usai rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (15/7/2025).

Menurut Hendra, pihaknya akan menindaklanjuti jawaban tersebut dengan melakukan pendalaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi II, seperti Dinas Pendidikan.

Ia menambahkan, Komisi II saat ini akan lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor pendidikan, dua sektor yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa BUMD yang ada benar-benar memberikan manfaat dan kontribusi nyata kepada daerah. Begitu juga di bidang pendidikan, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” ucap Hendra.

Diketahui, rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Pematangsiantar tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. (gideon/hm20)