Jakarta, MISTAR.ID

Gelombang protes tengah menggema di kalangan pelajar SMA dan SMK di seluruh Indonesia menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025.

Melalui platform change.org, muncul petisi berjudul “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” yang digagas oleh akun bernama Siswa Agit. Petisi tersebut telah menarik perhatian luas setelah ditandatangani lebih dari 155 ribu orang hingga Selasa (28/10/2025).

Bagi banyak siswa, TKA 2025 menjadi simbol tekanan baru dalam sistem pendidikan nasional. Mereka menilai ujian ini terlalu berat, dengan cakupan materi luas dan waktu persiapan sangat singkat.

Dalam petisinya, Siswa Agit menulis bahwa pelaksanaan TKA dilakukan secara mendadak, dengan pemberitahuan dan pengesahan aturan yang datang terlalu dekat dengan waktu ujian.

“Sistem baru ini tidak hanya menambah tekanan, tetapi juga mempermainkan masa depan pendidikan kami,” tulisnya.

Apa Itu Tes Kemampuan Akademik (TKA)?

Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan asesmen nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara objektif di berbagai jenjang pendidikan.

Meski begitu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan hasilnya tidak menentukan kelulusan. Namun, hasil TKA dapat menjadi syarat tambahan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur prestasi tahun 2026.

“TKA menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas belajar,” jelas Abdul Mu’ti dalam keterangan resmi pada 12 Juli 2025.

Waktu Persiapan Dinilai Terlalu Singkat

Sumber utama kekhawatiran siswa adalah waktu persiapan yang hanya 3,5 bulan. Berdasarkan dokumen resmi Perkaban Nomor 45 Tahun 2025, aturan TKA ditetapkan pada 14 Juli 2025, sementara ujian utama digelar pada 3–6 November 2025.

Simulasi TKA Online bahkan baru dimulai pada 6 Oktober 2025, kurang dari satu bulan sebelum pelaksanaan.

Guru bimbingan belajar (bimbel) juga mengeluhkan perubahan kisi-kisi mendadak yang membuat mereka harus menyesuaikan ulang seluruh materi latihan.

Petisi juga menyoroti bahwa cakupan materi TKA terlalu luas dan tidak sejalan dengan Kurikulum Merdeka, yang memberi fleksibilitas pada guru dalam memilih metode dan materi ajar.

Banyak siswa mengaku kesulitan karena pembelajaran di sekolah tidak merata dan minim pendampingan.

“Selama kelas 10 dan 11 kami lebih sering belajar lewat presentasi teman. Sekarang kami baru sadar banyak materi yang belum kami kuasai,” tulis Agit.

Petisi Dapat Dukungan dari Guru dan Orang Tua

Hingga Selasa (28/10/2025), petisi “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” telah ditandatangani lebih dari 155 ribu akun, termasuk siswa, guru, dan orang tua.

Mereka menilai pemerintah seharusnya menunda atau mengevaluasi ulang pelaksanaan TKA agar siswa memiliki waktu persiapan yang adil.

Beberapa guru juga mengaku belum mendapatkan pelatihan teknis resmi terkait format soal, standar penilaian, dan tata cara sinkronisasi ujian berbasis komputer (CBT).

Jadwal Lengkap TKA 2025

Berdasarkan Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 3866/H.H4/SK.01.01/2025, berikut tahapan pelaksanaan TKA 2025:

- Pendaftaran peserta: 24 Agustus – 5 Oktober 2025

- Simulasi TKA: 6 – 9 Oktober 2025

- Gladi bersih: 27 – 30 Oktober 2025

- Pelaksanaan utama: 3 – 6 November 2025

- Susulan SMA/SMK: 17 – 20 November 2025

BSKAP: Gladi Bersih untuk Pastikan Pelaksanaan Lancar

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen Toni Toharudin menyebut pihaknya telah menggelar gladi bersih TKA sebagai persiapan utama.

“Gladi bersih memastikan semua hal berjalan lancar. Kami sudah identifikasi potensi masalah agar bisa diantisipasi,” ujar Toni di Jakarta (27/10/2025).

Ia juga memastikan ujian susulan akan tersedia bagi sekolah yang mengalami kendala teknis seperti gangguan server atau listrik

Petisi “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” mencantumkan lima alasan utama, yakni pengumuman terlalu mendadak, beban belajar terlalu berat, materi ujian terlalu luas., implementasi Kurikulum Merdeka belum merata, dan tekanan psikologis siswa meningkat.

Meski pemerintah menegaskan bahwa TKA bersifat opsional dan tidak mempengaruhi kelulusan, petisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara kebijakan dan kondisi di lapangan.

“Kami tidak menolak evaluasi, kami hanya meminta waktu dan sistem yang lebih manusiawi,” tutup Siswa Agit. (hm16)