Tapanuli Utara, MISTAR.ID

Ketua terpilih Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Tapanuli Utara, Pongat Simanjuntak, resmi dilantik untuk masa bakti 2025–2029.

Namun, pasca-pelantikan yang didukung Bupati Tapanuli Utara, Jonius Hutabarat tersebut, muncul isu dualisme kepengurusan yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam keterangannya kepada Mistar, Pongat menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan baru dilakukan karena kepengurusan lama telah habis masa jabatannya.

“Kami melakukan dan membentuk kepegurusan Pordasi Taput atas dukungan Bupati Tapanuli Utara agar kepegurusan dibentuk karena pegurus pordasi telag habis masa priode,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Dukungan dari Pemerintah dan KONI

Menurut Pongat, pelantikan dirinya sebagai ketua dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/PORDASI-PACU-SU/SK/VI/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Pordasi Sumatera Utara, S Firdaus Taringan. Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Taput, Deni Lumbantoruan.

Kepengurusan Pordasi Taput di bawah pimpinan Pongat juga telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Utara yang dipimpin Tulus Simanjuntak.

“Secara hukum, kepengurusan kami sah. Jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai pengurus Pordasi Taput, maka legalitas dan mekanisme pengangkatannya perlu dipertanyakan,” tutur Pongat.

Warga Tiga Desa Siap Dukung Pordasi Taput di Bawah Pongat

Dukungan kepada Pongat juga datang dari warga tiga desa di Kecamatan Siborongborong—Desa Silait Lait, Desa Siaro, dan Desa Siborongborong II. Wilayah ini dikenal sebagai pemilik kuda pacu terbanyak di kawasan tersebut.

Eduart Lumbantobing, Hansan Simanjuntak, Parbuktian Simanjuntak, dan Tri Joyo Panjaitan menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung ketua terpilih demi kemajuan olahraga berkuda di Tapanuli Utara.

“Kami selaku putra daerah bersama pegurus Pordasi Taput atas kepemimpinan Pongat Simanjuntak siap untuk membesarkan pacuan kuda Siborongborong kedepan,Artinya berganti dululah untuk megelola pacuan kuda,” ujar Eduart diamini yang lainnya.

Bupati Taput: Pemerintah Tidak Bisa Menentukan Siapa yang Sah

Menanggapi isu dualisme kepengurusan, Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa secara sepihak menentukan legalitas satu kubu atas yang lain, mengingat isu ini telah melibatkan struktur organisasi hingga ke tingkat pusat.

“Kami tidak dalam posisi untuk menjustifikasi siapa yang sah. Saat ini memang ada dua kubu, dan itu sampai ke tingkat pusat,” ujar Bupati. (fernando/hm27)