Surabaya, MISTAR.ID

Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (19/6/2025), menolak kebijakan penindakan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang rencananya diterapkan penuh mulai Juli 2025. Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik, terutama di Bundaran Taman Pelangi, Jalan A. Yani, Surabaya.

Demo bermula dari depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, lalu dilanjutkan ke Balai Pengelola Transportasi Darat, Polda Jatim, dan Kantor Gubernur Jawa Timur. Massa memblokade sebagian jalan dengan truk, membuat kemacetan sepanjang lebih dari 600 meter. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.

Angga Firdiansyah selaku koordinator aksi menyampaikan enam tuntutan utama GSJT, yakni:

Hentikan penindakan ODOL

Atur ulang tarif angkutan logistik

Revisi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009

Perlindungan hukum bagi sopir

Berantas pungli dan premanisme

Kesetaraan dalam penegakan hukum

Dukungan dari Aptrindo dan Aksi di Bali

Wakil Sekjen Aptrindo, Agus Pratiknyo, menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan para sopir terhadap kebijakan ODOL yang dianggap terlalu tergesa. Ia mengkritik pemerintah karena menyerahkan penindakan sepenuhnya kepada Korlantas Polri, tanpa solusi konkret terhadap tarif angkut maupun kondisi ekonomi sopir yang masih sulit.

Aksi serupa juga terjadi di Terminal Kargo Gilimanuk, Jembrana, Bali. Puluhan sopir logistik menggelar blokade damai dengan memarkir seluruh truk barang, memprotes rencana pemberlakuan penuh Zero ODOL. Mereka menuntut revisi UU LLAJ, penyesuaian tarif logistik, serta penghentian praktik pungli dan diskriminasi hukum di lapangan.

Menurut Farhan, koordinator aksi di Bali, tarif angkut dari Bali ke Surabaya hanya Rp300 ribu per ton, sementara biaya operasional bisa mencapai Rp2,5 juta. Hal inilah yang mendorong sopir melakukan overloading demi menutupi kerugian.

Aksi protes ini direncanakan berlangsung hingga tiga hari ke depan. Para sopir menyatakan akan melanjutkan penyekatan jika tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi. (*)