Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis global dan investor dari berbagai negara, Presiden Prabowo mengungkapkan pandangannya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa korupsi adalah "penyakit berbahaya" yang bisa menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.

Korupsi: Penyakit Berbahaya yang Harus Diberantas

Menurut Presiden Prabowo, korupsi bukan hanya masalah administratif, tetapi ancaman serius terhadap kelangsungan negara. Ia menggambarkan korupsi sebagai penyakit yang, jika dibiarkan berkembang hingga stadium empat, akan sangat sulit disembuhkan, layaknya kanker yang bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim.

"Korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium empat, sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Karena itu, saya bertekad untuk memberantasnya," ujar Presiden, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan RB), Kamis (16/10/2025).

Langkah Nyata dalam Pemberantasan Korupsi dan Praktik Ilegal

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia dengan tegas melarang anggota keluarganya terlibat dalam proyek-proyek kementerian yang dipimpinnya, meski tetap ada godaan untuk melakukan bisnis di sektor tersebut.

"Salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, 'Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Cari usaha lain,'" kata Presiden.

Langkah konkret lainnya yang diungkapkan adalah operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai miliaran dolar. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, melakukan pelatihan militer menggunakan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone untuk memblokade dua pulau tersebut, sehingga penyelundupan dapat dihentikan.

"Saya perintahkan blokade total, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa terdeteksi. Hasilnya, penyelundupan berhasil dihentikan dan kami menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS," ujar Presiden.

Penegakan Hukum terhadap Perkebunan Sawit Ilegal

Selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak lima juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.

"Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyelidikan. Jika ada pelanggaran, konsesi mereka akan dicabut. Itu yang kami lakukan," ucapnya.

Optimisme terhadap Masa Depan Indonesia

Presiden Prabowo optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat wibawa negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia bertekad agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa pemerintah Indonesia dihormati oleh dunia internasional.

"Saya bertekad untuk menegakkan hukum. Pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua pihak. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar harus berhadapan dengan hukum," katanya.

Menumbuhkan Kepercayaan Dunia Usaha dan Investor

Kepemimpinan yang tegas dalam penegakan hukum memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor. Dengan lingkungan yang lebih adil, stabil, dan berdaya saing, Indonesia semakin dipercaya sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi.

Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya memulihkan aset negara melalui efisiensi dan menegakkan hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*/hm27)