Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah China telah menyetujui rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Namun, pelaksanaan restrukturisasi tersebut masih menunggu pembentukan tim resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

“China menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan proyek sampai Surabaya, asal masalah restrukturisasi ini segera diselesaikan. Saya sudah sampaikan, tinggal tunggu Keppres untuk bentuk tim,” ujar Luhut.

Menurutnya, komunikasi intensif sudah dilakukan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, agar tim restrukturisasi segera dibentuk. Luhut juga menyebut telah menyodorkan nama-nama yang akan masuk dalam tim tersebut.

“Saya sudah bilang ke Pak Rosan untuk segera bentuk timnya. Kita negara besar, masalah seperti ini bisa diselesaikan jika kita kompak. Apa sih yang tidak bisa?” katanya.

Meski belum menyebutkan tenggat waktu pembentukan tim, Luhut optimistis persoalan pembiayaan tidak akan menjadi hambatan dalam rencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya. Ia juga mengungkapkan studi awal proyek ke arah Surabaya telah selesai dilakukan.

Sebagai informasi, proyek KCJB mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar hampir Rp7 triliun (Rp6,98 triliun).

Chief Operating Officer PT Danantara, Dony Oskaria, menyebut telah disiapkan sejumlah skema untuk menata ulang pembiayaan utang tersebut. Salah satunya adalah dengan mengalihkan kepemilikan infrastruktur KCJB ke pemerintah, sehingga PT KCIC beroperasi sebagai operator tanpa memiliki aset (asset-light model).

"Industri kereta api di banyak negara memang infrastrukturnya milik pemerintah. Ini salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan," kata Dony beberapa waktu lalu.

Opsi lainnya adalah dengan menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar beban keuangan lebih proporsional, dan KCIC memiliki kekuatan modal untuk menghadapi kewajiban utang.

"Entah itu melalui tambahan ekuitas ke KAI, atau peralihan kepemilikan aset ke negara, yang pasti tujuannya untuk menstabilkan struktur pembiayaan," ucapnya.