Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari skema atau solusi alternatif untuk menyelesaikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi proyek utang tersebut.

“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan agar beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluarnya,” ujar Prasetyo di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam. Demikian dikutip dari Kompas.com, Senin (13/10/2025).

Meski begitu, Prasetyo menegaskan keberadaan kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan bagian penting dari pengembangan moda transportasi publik nasional.

"Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan wacana perluasan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

“Justru kita ingin proyek ini terus berkembang, tidak hanya berhenti di Bandung. Saat ini kita tengah memikirkan kemungkinan perluasan hingga ke Surabaya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Menkeu Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Utang KCIC

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan persetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Pernyataan tersebut menyampaikan usulan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang meminta agar pemerintah ikut menanggung pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut Purbaya, Danantara sebagai pengelola proyek memiliki struktur manajemen dan pendapatan yang cukup untuk menanggung beban finansialnya sendiri.

“KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, Danantara memperoleh dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, yang dinilai cukup untuk menyelesaikan kewajiban utang tanpa perlu melibatkan APBN.

"Jangan pemerintah lagi yang menanggungnya. Kalau begitu, nanti semuanya kembali ke negara, termasuk dividennya. Ini harus dipisahkan antara swasta dan pemerintah," tutur Purbaya. (*)