Medan, MISTAR.ID

Kabar mengenai tunjangan rumah dinas sebesar Rp50 juta per bulan yang diterima oleh anggota DPR RI menuai sorotan tajam dari masyarakat, tak terkecuali warga Kota Medan. Mereka menilai nominal tersebut terlalu besar dan mencerminkan ketimpangan kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil.

Salah satu warga Medan, Prayoga, 24 tahun, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut saat ditemui di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (25/8/2025).

“Menurut saya, ini sangat berlebihan. Nilai tunjangan itu fantastis dan menyakitkan hati masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Prayoga menambahkan, alasan pemerintah yang menyebut tunjangan tersebut sebagai bentuk efisiensi karena tingginya biaya operasional rumah dinas, justru dinilainya tidak masuk akal.

“Kalau dipikir logis, sebenarnya lebih hemat rumah dinas. Paling pengeluaran cuma listrik dan air. Kenapa harus diganti uang tunjangan sebesar itu?” katanya.

Ia juga menghitung, jika 580 anggota DPR menerima tunjangan rumah masing-masing Rp50 juta, maka dalam sebulan negara harus mengeluarkan Rp29 miliar, belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya.

“Belum lagi mereka sering ke luar negeri untuk kunjungan dinas. Uangnya dari mana? Ya dari rakyat juga. Ini pemborosan,” ucapnya.

Senada dengan Prayoga, warga Medan lainnya, Syarifuddin, 28 tahun, yang sehari-hari berjualan kopi keliling, menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Kalau pejabat difasilitasi terus, bagaimana dengan nasib masyarakat miskin? Di Medan ini masih banyak gelandangan yang gak punya tempat tinggal. Mereka tidur di emperan toko, di pinggir jalan,” katanya.

Syarifuddin juga menyoroti maraknya pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, yang membuat banyak warga terjebak dalam ekonomi kelas bawah.

“Saya pernah nganggur berbulan-bulan, gak dapat kerja. Sekarang pun cuma jual kopi keliling. Harusnya itu yang difikirkan pemerintah, bukan malah menambah fasilitas untuk DPR,” ucap pria asal Medan Helvetia itu.

Ia berharap pemerintah bersikap lebih bijak dan tidak menambah keresahan publik dengan kebijakan yang dianggap tidak adil. “Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut dan makin memicu kemarahan masyarakat,” tuturnya. (ari/hm24)