Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salman Alfarisi, menyampaikan keprihatinannya atas penurunan nilai ekuitas Pemprov Sumut dari Rp21,57 triliun pada 2023 menjadi Rp21,36 triliun di tahun 2024. Penurunan sebesar Rp206,28 miliar tersebut dinilai sebagai 'lampu kuning' bagi kesehatan fiskal daerah.

“Penurunan ini bukan sekadar angka. Ini mencerminkan penyusutan kekayaan bersih daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Dan itu perlu jadi perhatian serius pemerintah,” ujar Salman, Rabu (16/7/2025).

Politisi PKS itu mengatakan, data tersebut diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun 2024. Menurutnya, tren ini bisa berdampak pada stabilitas fiskal Sumatera Utara ke depan.

Salman mengidentifikasi dua penyebab utama menurunnya ekuitas yakni Defisit Operasional Tahun 2024. Dalam laporan operasional, tercatat defisit sebesar Rp53,33 miliar, berbanding terbalik dengan tahun 2023 yang mencatat surplus Rp751,84 miliar.

“Artinya, pendapatan tidak cukup menutupi belanja operasional. Ini mengganggu keberlanjutan program-program prioritas daerah,” katanya.

Penyebab kedua yakni koreksi ekuitas sebesar Rp152,95 Miliar. Koreksi ini belum dijelaskan secara rinci dalam laporan keuangan Pemprov Sumut. “Apakah ada aset yang dihapuskan, atau kewajiban tersembunyi yang baru diakui? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ucapnya.

Salman juga memperingatkan kemungkinan resiko pembiayaan defisit, seperti penggunaan cadangan daerah secara berlebihan dan potensi penambahan utang baru, yang justru bisa membebani APBD di masa mendatang.

“Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa mengarah pada krisis fiskal jangka panjang. Kita di legislatif akan serius mengawalnya,” tuturnya.

Selanjutnya, Salman mendorong Pemprov Sumut untuk memberikan penjelasan rinci terkait koreksi ekuitas dan defisit operasional, melakukan audit terhadap proyek strategis dengan realisasi rendah, engevaluasi kebijakan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi belanja, termasuk belanja tidak terduga.

“LPJP 2024 menunjukkan pengelolaan fiskal kita belum cukup agresif dan strategis. Ini harus segera diperbaiki,” kata Salman. (ari/hm24)