Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aswin Parinduri, menegaskan bahwa ketahanan pangan dan irigasi merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.

Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya petani di wilayah tertinggal.

“Kita bicara ketahanan pangan, tapi irigasi kecil saja banyak yang tidak terpelihara. Banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan untuk petani. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Aswin di Gedung DPRD Sumut, Selasa (21/10/2025).

Aswin menilai, tantangan utama saat ini bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi bagaimana pembangunan tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal jalan tol atau jembatan besar, tetapi juga infrastruktur pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan.

“Masih banyak daerah yang fiskalnya terbatas karena transfer dari pusat berkurang. Anggaran hanya cukup untuk administrasi pemerintahan, tidak bisa membangun. Di sinilah provinsi harus turun langsung,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut seharusnya bisa langsung melaksanakan pembangunan tanpa membebani pemerintah daerah dengan birokrasi berbelit.

“Enggak usah pakai kartu atau transfer dana ke daerah. Langsung saja provinsi yang bangun supaya uang tetap berputar dan pembangunan berjalan,” tambahnya.

Dalam kunjungan reses ke berbagai daerah, Aswin mengaku banyak menerima aspirasi serupa dari masyarakat, terutama soal kebutuhan irigasi dan perbaikan jalan. Salah satunya adalah Irigasi Batang Gadis, proyek APBN yang belum optimal karena membutuhkan normalisasi sepanjang 9 kilometer.

“Ada sekitar 5.000 hektare lahan di sana yang belum digarap maksimal karena irigasinya belum berfungsi baik,” katanya.

Selain irigasi, Aswin juga menyoroti kebutuhan pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Kota Padangsidimpuan, termasuk jalur Jembatan Merah–Simpang Gambir yang menjadi akses utama angkutan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan hasil pertanian.

“Kalau jalan rusak terus, kerugian pengusaha juga besar. Ini berdampak pada pendapatan daerah. Jadi perbaikan jalan sangat penting untuk mendukung ekonomi lokal,” ujarnya.

Meski menghadapi banyak tantangan, Aswin tetap optimistis. Ia yakin percepatan ekonomi Sumut dapat terwujud melalui strategi pembangunan yang tepat sasaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kendaraan di Sumut hampir 10.000 unit, tapi yang masuk ke PAD dari pajak baru sekitar Rp1,8 triliun. Ini perlu kajian agar bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (hm16)