Medan, MISTAR.ID

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyoroti paradoks dalam industri halal Indonesia dan mendesak reformasi kebijakan yang berfokus pada hilirisasi sumber daya alam (SDA). Hal ini disampaikannya saat membahas dukungan DPD RI terhadap upaya Kadin Sumatera Utara memajukan industri halal dan hijau.

Sultan menegaskan bahwa posisi DPD adalah mendorong lahirnya regulasi yang pro daerah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"BUMD kalau lahir atau ada payung hukumnya, bahkan di tingkat paling bawah, desa, itu punya payung hukum yang kuat untuk memastikan daerah itu bisa terakselerasi dengan baik," katanya, di acara North Sumatra Investment Industry Trade & Halal Expo (NSIITHE) 2025, Senin (13/10/2025).

Senator asal Bengkulu ini secara khusus mengkritik potensi besar halal food Indonesia yang justru kontras dengan kenyataan impor.

"Paradoks dengan kenyataannya bahwa ternyata halal food itu kita punya impor. Impor kita justru dari negara-negara seperti Tiongkok, Australia, dan lain-lain. Ini PR kita semua," ucapnya.

Sultan menyatakan sepakat seribu persen dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menolak penjualan raw material (bahan baku mentah). Ia menegaskan, semua SDA, termasuk hasil pertanian dan perkebunan, harus melalui proses hilirisasi di dalam negeri.

"Semua bahan baku kita harus dibuat hilirisasinya. Minimal separuh jadi, sehingga value addednya atau nilai tambahnya jadi tinggi. Multiplier effect itu besar sekali," ujarnya, menekankan hilirisasi akan menghilangkan kartel dan meningkatkan devisa negara.

Terkait usulan Sumatera Incorporated dari Presiden Prabowo, Ketua DPD RI menilai ide tersebut brilian. Namun, ia menyentil sistem politik saat ini sebagai tantangan.

"Gubernur punya legal standing, dipilih langsung oleh masyarakat," tuturnya.

Sultan pun mengusulkan agar ide besar seperti Sumatera Incorporated akan lebih mudah diwujudkan jika program kepala daerah selaras dengan pusat. Ia bahkan menyarankan agar Gubernur idealnya tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan menjadi kepanjangan tangan pusat di daerah, sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih langsung.

"Apapun itu, idenya bagus. Kami paling depan support bagaimana kawasan regional Sumatra itu betul-betul menjadi kawasan pertumbuhan yang menjadi goliat baru Indonesia," katanya.

Menanggapi target pertumbuhan ekonomi Sumut yang tinggi, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar berada dalam satu barisan dan satu gerakan yang sama untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat.