Batu Bara, MISTAR.ID

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengusulkan pelimpahan kewenangan izin tambang dan realisasi alokasi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar 30 persen untuk pemerintah daerah.

Usulan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor PT Inalum Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Senin (22/9/2025). Kunjungan dipimpin Ketua Komite II DPD RI Dr. Badikenita Br. Sitepu.

Baharuddin memaparkan lima usulan utama. Pertama, pelimpahan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ke pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, kerja sama pengolahan produk aluminium antara PT Inalum dengan BUMD, BUMDes, dan koperasi. Ketiga, percepatan pengerukan sedimentasi di wilayah Batu Bara.

Keempat, pembangunan sekolah atau universitas vokasi di bidang teknik mesin, teknik elektro, dan pergudangan. Kelima, realisasi alokasi saham PT Inalum 30 persen untuk pemerintah daerah.

Ia juga meminta perusahaan yang beroperasi di Batu Bara mengutamakan tenaga kerja ahli lokal. “Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, perusahaan dapat lebih efektif berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu menyatakan kunjungan ini bertujuan menghimpun informasi kondisi sektor pertambangan mineral dan batu bara di daerah serta tantangan pelaksanaan undang-undang.

Rangkaian kunker diisi dengan peninjauan Pabrik PT Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Tim DPD menilai pelabuhan tersebut berpotensi mendukung ekspor-impor dan memperkuat aktivitas logistik kawasan.

Dalam kunjungan itu Badikenita didampingi Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako dan sejumlah anggota, antara lain Azhari Cage, Muslim Yatim, Abdul Hamid, Ria Saptarika, Bustami Zainudin, Alfiansyah alias Komeng, Syarif Melvin, Habib Said Abdurrahman, Habib Hamid Abdullah, dan Lis Tabuni. (ebson/hm25)