Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, menanggapi pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Ia menyebut pada hasil SPI 2024, skor penilaian integritas Pemprovsu berada di angka 58,55.

“Secara umum, integritas ini merupakan sikap dan pemikiran masing-masing orang. Jadi kalau bicara integritas itu juga dapat diukur sejak kita sekolah hingga bekerja, khususnya pada ruang lingkungan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, penilaian integritas dari para pejabat di lingkungan Pemprovsu yang masih kurang baik dan masih ditemukannya kasus korupsi menjadi catatan penting dalam evaluasi diri.

“Saya rasa faktor lingkungan itu sangat bersinggungan dengan integritas. Jadi kalau kita punya integritas baik, tapi lingkungannya tidak baik. Misalnya, satu lingkungan ada 10 orang, yang berbuat jahat 9 orang, sudah pasti 1 orang akan ikut-ikutan,” katanya.

Politisi PKB tersebut mengatakan, jika sebuah pergaulan maupun lingkungan baik, maka setiap orang yang berada di dalamnya akan memiliki komitmen untuk tidak korupsi.

“Jadi pada dasarnya integritas itu lahir dari diri sendiri. Bagaimana karakter, kemudian pemahaman atau pemikiran bahwa sanksi dalam melakukan korupsi akan mendatangkan kesengsaraan, saya kira integritas itu dapat terjaga dan membuat seseorang tidak melakukan korupsi,” ucapnya.

Ia menilai, dalam menghindari perilaku korupsi, integritas seharusnya dibarengi dengan sistem yang baik dan berjalan sejalan, agar menghasilkan kualitas kerja yang jujur, amanah, adil, dan jauh dari perilaku korupsi.

“Jadi integritas dan sistem yang baik itu saya rasa harus sejalan, agar tidak memicu terjadinya perilaku korupsi,” ujarnya.

Saat ditanya terkait kehadiran KPK dalam upaya pencegahan terhadap pejabat publik, ia menyampaikan bahwa pencegahan KPK kepada seluruh lembaga dan instansi merupakan hal yang patut didukung.

“Jadi mengatasi korupsi memang paling utama adalah pencegahan. Makanya ada sosialisasi yang kerap dilakukan KPK kepada seluruh pejabat publik. Contohnya kepada kami anggota DPRD Sumut, kemarin baru ada kegiatan sosialisasinya,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran KPK dalam kegiatan sosialisasi kepada seluruh pejabat di tingkat pusat dan daerah merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Karena itu, langkah tersebut harus disambut baik.

“Jadi bukan hanya DPRD Sumut saja, tapi seluruh pejabat eksekutif, legislatif, dan pejabat lainnya di Indonesia juga mendapat sosialisasi pencegahan korupsi dari KPK,” ucapnya.