Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Siregar, menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi motor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya justru menjadi beban akibat utang yang menumpuk.

Rahim menyoroti kondisi PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) yang memiliki utang senilai Rp150 miliar. Padahal, dengan lahan seluas 14.000 hektare, seharusnya PSU mampu menghasilkan pendapatan signifikan.

“BUMD itu jangan jadi parasit, tapi harus jadi motor penyumbang PAD. Kalau tak sanggup berbenah, serahkan saja kepada yang mampu dengan orientasi bisnis yang jelas,” ujarnya di Medan, Selasa (19/8/2025).

Ia menilai lemahnya manajemen dan perencanaan bisnis menjadi penyebab BUMD tidak optimal. Karena itu, Rahim mendorong evaluasi sistematis, penetapan target yang jelas, serta penyusunan rencana bisnis realistis.

Evaluasi, katanya, bisa dilakukan per enam bulan atau setahun sekali dengan konsekuensi pergantian manajemen jika target tidak tercapai.

Selain aspek keuangan, Rahim juga menekankan pentingnya pemilihan sumber daya manusia (SDM) di jajaran BUMD secara selektif. Menurutnya, Sumut memiliki banyak SDM kompeten yang mampu bekerja profesional dengan orientasi bisnis kuat.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya peran Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai penggerak ekonomi rakyat di desa-desa. Kehadirannya, kata Rahim, harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.

Rahim berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumut melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat, baik dari sisi harga kebutuhan, infrastruktur, maupun kesempatan kerja. (ari/hm25)