Medan, MISTAR.ID

DPRD Kota Medan dinilai pengecut karena tidak ada satu pun anggotanya yang menemui massa aksi dari Cipayung Plus Kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Hikmah PC IMM Kota Medan, Muhammad Rifaldi Ritonga, yang mengaku sangat kecewa atas sikap legislatif tersebut.

"Padahal kami datang dengan aksi damai tanpa anarkis sedikitpun," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Mistar, Sabtu (30/8/2025).

Rifaldi menjelaskan, aksi yang digelar Cipayung Plus Kota Medan membawa sejumlah tuntutan penting. Di antaranya:

1. Dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi III DPRD Medan terhadap pelaku usaha mikro yang kini diselidiki Kejati Sumut
2. Mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat
3. Penolakan terhadap tindakan represif aparat terhadap mahasiswa
4. Sorotan atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah ekonomi sulit
5. Tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak

"Pemerintah dan DPRD seharusnya memprioritaskan peningkatan gaji dan status guru honorer yang merupakan pilar pendidikan bangsa," ucapnya.

Menurut Rifaldi, ketidakhadiran anggota DPRD saat aksi 29 Agustus 2025 membuktikan lemahnya keberpihakan dewan terhadap rakyat.

"Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid, dengan massa yang lebih banyak lagi. Sampai DPRD Kota Medan betul-betul serius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Rifaldi menyebut DPRD tidak layak disebut wakil rakyat.

"DPR yang seharusnya menyelesaikan permasalahan masyarakat justru melakukan pemerasan kepada pelaku usaha mikro yang notabenenya masih jauh dari kata sejahtera," tuturnya. (Susan/hm17)