Medan, MISTAR.ID

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan yang mempertanyakan apakah gaji guru sepenuhnya harus ditanggung APBN atau melalui partisipasi masyarakat.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyebut pernyataan tersebut sebagai ironi di tengah cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Ironis ketika pada usia 80 tahun Indonesia merdeka, pemerintah justru sibuk membicarakan penambahan gaji anggota DPR RI yang kinerjanya sering kali jauh dari harapan rakyat. Sementara guru-guru di pelosok masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan,” kata Muzammil dalam keterangan tertulis kepada Mistar, Jumat (22/8/2025).

Ia menegaskan, guru tidak sepatutnya dipandang sebagai beban negara. Justru guru adalah aset bangsa dan pilar utama dalam mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, serta berintelektual.

“Tidak adil ketika mereka yang mengemban tugas mencerdaskan anak bangsa justru dianggap beban. Sementara mereka yang duduk di kursi kekuasaan menikmati tunjangan besar tanpa beban moral yang sebanding,” ujarnya.

Menurutnya, sejarah selalu membuktikan bahwa kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Karena itu, menyejahterakan guru bukan hanya kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Jika 20 tahun lagi kita bermimpi menyongsong Indonesia Emas, maka hari ini kita wajib memastikan guru hidup layak, dihormati, dan mendapat perhatian penuh dari negara,” kata Muzammil.

Senada, Koordinator Pendidikan Tinggi BEM SI, Ego Prayogo, juga menilai pemerintah belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Ia menyinggung arah kebijakan dan anggaran yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada awal 2025, yang menurutnya belum menempatkan pendidikan di garda terdepan pembangunan bangsa.

“Seharusnya kita belajar dari negara maju yang memprioritaskan guru sebagai pencetak pemikir dan generasi bangsa. Guru lah yang mendidik pemimpin, pejabat, hingga rakyatnya,” ujar Ego.

Ia juga mengingatkan bahwa dana yang digunakan pemerintah berasal dari pajak rakyat. “Ingat, uang pajak itu uang rakyat. Rakyat sudah berkontribusi tinggi untuk bangsa dan negara,” ucapnya. (susan/hm16)