Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan pembacaan nota keuangan pada Jumat (15/8/2025) mengatakan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun untuk tunjangan guru dan dosen pada tahun 2026.

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun," kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/8/2025) sebagaiman diberitakan dari Kompas.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, yang disebut sebagai anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dari jumlah tersebut, pemerintah juga menyiapkan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

Selain itu, untuk peningkatan fasilitas sekolah dan kampus, dialokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun.

Prabowo menegaskan, anggaran pendidikan harus tepat sasaran, terutama untuk peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Anggaran juga diarahkan pada penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Meski demikian, hampir setengah dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini mendapat sorotan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyayangkan porsi besar anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG. Menurutnya, dari total Rp757,8 triliun, sekitar 44,2 persen dialokasikan untuk program tersebut.

"Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2 persen untuk program Makan Bergizi Gratis," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Satriwan menilai, pemerintah belum fokus pada pembenahan pendidikan dasar, menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia mencontohkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapat alokasi Rp33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen dari 20 persen anggaran pendidikan.

Menurutnya, anggaran MBG sebaiknya tidak diambil dari porsi 20 persen APBN untuk pendidikan, karena tidak secara langsung diperintahkan oleh konstitusi. []