Pematangsiantar, MISTAR.ID

Mahkamah Agung India merevisi keputusannya terkait penanganan anjing liar di wilayah Delhi dan sekitarnya pada Jumat (16/8/2025), setelah gelombang protes dari pecinta hewan, aktivis, hingga tokoh politik.

Dalam putusan terbarunya, pengadilan memerintahkan agar anjing liar yang ditangkap dibebaskan kembali ke lingkungan asalnya setelah menjalani proses sterilisasi dan imunisasi. Anjing dengan perilaku agresif atau terindikasi rabies tetap akan dikarantina.

Putusan Sebelumnya Tuai Kritik Luas

Awal Agustus, pengadilan memutuskan bahwa seluruh anjing liar di Delhi dan sekitarnya harus dipindahkan ke tempat penampungan. Kebijakan itu dilatarbelakangi lonjakan gigitan anjing dan kasus rabies di India.

Namun, keputusan tersebut dinilai tidak realistis. Para aktivis menyoroti keterbatasan kapasitas tempat penampungan serta risiko gangguan ekosistem lingkungan.

Aksi protes pun bermunculan, termasuk petisi daring yang menuntut pembatalan kebijakan. Bahkan tokoh politik ternama, Rahul Gandhi, menyebut putusan itu sebagai “langkah mundur dari kebijakan kemanusiaan berbasis sains.”

Putusan Baru: Sterilisasi, Imunisasi, dan Pelepasan Kembali

Mahkamah Agung kini menyatakan bahwa:

- Anjing yang telah dijemput dalam beberapa minggu terakhir harus dilepas kembali setelah disteril dan diimunisasi

- Anjing yang menunjukkan agresivitas atau gejala rabies tetap ditahan

- Pemerintah membuat zona pemberian makan anjing liar untuk menghindari konflik di area publik

Maneka Gandhi, mantan menteri dan aktivis hak-hak hewan, menyambut baik putusan ini dan menyebutnya sebagai “langkah ilmiah dan manusiawi.” Namun, ia menyoroti bahwa istilah "anjing agresif" masih belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan.

Fakta Lapangan dan Data Terkait

- Pemerintah India mencatat 430.000 kasus gigitan anjing hanya pada bulan Januari 2025. Sepanjang 2024, terdapat 3,7 juta kasus.

- Menurut survei Mars Petcare, India memiliki 52,5 juta anjing liar, dengan 8 juta di antaranya berada di tempat penampungan.

- Di Delhi sendiri, diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta anjing liar. (Angka ini belum terverifikasi independen oleh Reuters)

Kebijakan Nasional Sedang Disiapkan

Panel tiga hakim Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan diperluas ke seluruh India. Sebuah kebijakan nasional untuk penanganan anjing liar sedang dirumuskan, dengan harapan menghasilkan pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan.

Organisasi seperti PETA India menyambut baik revisi kebijakan ini. “Atas nama anjing komunitas yang kami layani, kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung. Kami mendorong adopsi dan mendukung program sterilisasi massal.” ujar PETA dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters, Jumat (22/8/2025).

Kesimpulan: Putusan Mahkamah Agung India ini menandai langkah penting dalam penanganan populasi anjing liar secara lebih manusiawi dan ilmiah, dengan tetap mempertimbangkan kesehatan publik.

Revisi kebijakan ini menunjukkan kekuatan suara publik dan peran penting para aktivis hewan dalam mendorong perubahan yang berkeadilan. (*)