Tel Aviv, MISTAR.ID

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat penasihat keamanan nasional Israel, Tzachi Hanegbi, Selasa (21/10/2025). Deputi Hanegbi, Gil Reich, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Dewan Keamanan Nasional (NSC).

“Perdana Menteri Netanyahu menginformasikan kepada saya hari ini keinginannya untuk menunjuk kepala Dewan Keamanan Nasional yang baru. Sehubungan dengan hal ini, masa jabatan saya sebagai penasihat keamanan nasional dan kepala Dewan Keamanan Nasional berakhir hari ini,” kata Hanegbi seperti dikutip dari Al-Jazeera.

Sesaat setelah Hanegbi menyampaikan pernyataan lewat media sosial, kantor PM Israel mengkonfirmasi pemecatan Hanegbi dan penunjukan kepala NSC baru.

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Tzachi Hanegbi atas pengabdiannya sebagai kepala Dewan Keamanan Nasional selama 3 tahun terakhir, dan mendoakannya agar meraih kesuksesan besar dalam upaya-upayanya di masa depan dan kesehatan yang baik,” kata kantor PM Israel.

Pejabat pecah terkait Gaza

Sebelum pengumuman, pemecatan Hanegbi menjadi isu besar di Israel. Media-media setempat menyebut pemecatan dipicu perpecahan di antara pejabat-pejabat Israel terkait perang Gaza. Laporan berbagai media menyebut, sejumlah nama penting menentang ide Hanegbi yang menolak mengambil alih Gaza City secara penuh.

Dukungan Hanegbi terhadap kesepakatan damai dengan Hamas juga dipermasalahkan oleh berbagai pihak di Israel. Hanegbi juga disorot akibat seruannya terhadap investigasi menyeluruh atas kegagalan menghentikan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya Hanegbi mengakui dirinya juga bertanggung jawab atas kegagalan itu.

"Kegagalan yang mengerikan ini harus diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelajaran yang tepat dipelajari dan untuk membantu memulihkan kepercayaan yang telah hancur," tulis Hanegbi.

Adapun Hanegbi adalah politikus veteran Partai Likud dan sekutu dekat Netanyahu. Hanegbi ditunjuk sebagai penasihat keamanan Israel pada 2023. Sebelumnya, dia pernah menjabat di sejumlah posisi menteri seperti Menteri Keamanan Publik, Menteri Intelijen, dan Menteri Kerja Sama Regional.