Quito, MISTAR.ID

Presiden Ekuador Daniel Noboa memberlakukan status darurat selama 60 hari di tujuh provinsi, Selasa (16/9/2025) menyusul gelombang protes menolak pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Noboa menyebut situasi ini sebagai "kerusuhan internal yang serius" dan memberi wewenang kepada Angkatan Bersenjata serta Kepolisian Nasional untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga.

Aksi protes dipicu kenaikan harga solar dari US$ 1,80 menjadi US$ 2,80 per galon setelah pemerintah menghapus subsidi BBM untuk menghemat hingga US$ 1,1 miliar (Rp18,06 triliun).

Dana penghematan diklaim akan dialihkan ke program sosial dan sektor pertanian. Namun kenaikan harga BBM menekan masyarakat, terutama karena hampir sepertiga penduduk Ekuador hidup dalam kemiskinan.

Sejak awal pekan, pengunjuk rasa memblokir jalan raya Pan-American Utara di luar Quito, menimbulkan gangguan rantai pasokan pangan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor.

Upaya pencabutan subsidi bukan hal baru di Ekuador. Dua presiden sebelumnya sempat mencoba, tetapi berakhir dengan aksi demonstrasi keras yang melibatkan kelompok Adat Conaie, yang pernah menggulingkan tiga presiden antara 1997–2005.

“Pemotongan subsidi paling merugikan masyarakat miskin,” ujar Conaie dalam pernyataan terbaru, meski kelompok ini belum resmi bergabung dengan protes terkini.

Situasi di Ekuador terus memanas, sementara pemerintah berusaha menyeimbangkan reformasi fiskal dengan tuntutan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. (**/hm16)