Monday, August 11, 2025
home_banner_first
EKONOMI

KPPU Medan Soroti Dugaan Kartel Beras Premium, Harga Jual Seragam Jadi Sorotan

journalist-avatar-top
Senin, 11 Agustus 2025 20.34
kppu_medan_soroti_dugaan_kartel_beras_premium_harga_jual_seragam_jadi_sorotan

Beras Premium di pasar modern. (foto: amitaaprilia/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, angkat bicara terkait isu dugaan kartel dalam distribusi beras premium. Hal ini mencuat setelah ditemukan kesamaan harga jual beras di pasaran, seperti Rp77.000 per 5 kilogram (kg) dan Rp154.000 per 10 kg.

Menurut Ridho, kesamaan harga tersebut memang dapat menjadi indikator awal adanya praktik kartel. Namun, ia menegaskan bahwa KPPU tetap harus menelusuri penyebab utamanya sebelum menarik kesimpulan.

“Kesamaan harga bisa saja terjadi karena adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. HET ini sering dijadikan acuan maksimal oleh produsen, meskipun tidak ada kesepakatan eksplisit di antara mereka,” ujar Ridho, Senin (11/8/2025).

Produsen Tertekan Kenaikan Biaya Produksi

Lebih lanjut, Ridho mengungkapkan bahwa sebagian produsen kemungkinan besar tengah menghadapi tekanan biaya produksi, khususnya akibat kenaikan harga gabah di tingkat petani.

Sementara itu, HET tidak mengalami penyesuaian yang sepadan. Kondisi ini, menurutnya, bisa mendorong produsen melakukan praktik yang merugikan konsumen.

“Pilihan mereka bisa jadi adalah menurunkan mutu beras, misalnya dengan menambah kadar pecah (broken) atau mengurangi proses pengolahan. Ini menjadi masalah baru karena produk yang dijual tetap diklaim sebagai beras premium,” ujarnya.

Ancaman Kelangkaan dan Evaluasi HET

Ridho juga mengkhawatirkan bahwa kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan beras premium di pasaran. Produsen yang tidak mampu menyesuaikan harga dengan biaya produksi kemungkinan besar akan menahan distribusi atau berhenti menjual.

“Jika terus dipaksakan menjual dengan HET yang tidak mencerminkan biaya produksi, bisa saja mereka berhenti memproduksi. Ini berisiko menimbulkan kelangkaan,” katanya.

Menanggapi situasi ini, KPPU Wilayah I tengah mengkaji beberapa opsi solusi. Salah satunya adalah usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap HET, atau bahkan mempertimbangkan penghapusan kategori beras premium dan medium.

“Tanpa HET, harga akan terbentuk secara alami di pasar. Persaingan pun akan lebih sehat dan fleksibel karena produsen bisa menyesuaikan harga berdasarkan mutu produk,” tutur Ridho. (amita/hm27)

REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN