Medan, MISTAR.ID

Wacana pembentukan lembaga stabilisasi harga ikan yang bekerja seperti Bulog dinilai mendesak demi melindungi nelayan sekaligus menjaga daya beli konsumen.

Hal ini disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Sunarji Harahap, dalam wawancaranya bersama MISTAR pada Selasa (16/9/2025).

Menurut Sunarji, ketiadaan mekanisme cadangan ikan nasional membuat nelayan berada dalam posisi rentan, terutama terhadap fluktuasi harga pasar dan risiko gagal jual.

"Sebaiknya memang ada semacam Bulog Perikanan. Dengan adanya cadangan ikan nasional, pemerintah bisa melakukan intervensi harga—membeli langsung dari nelayan dan menjaga stabilitas di pasar," ucapnya.

Model Kerja Mirip Bulog Beras

Sunarji menjelaskan bahwa Bulog Perikanan akan menjalankan fungsi serupa dengan Bulog di sektor pertanian, yakni menyerap (offtake) hasil tangkapan ikan dari nelayan, menyimpan dalam fasilitas penyimpanan yang memadai, dan mendistribusikan kembali ke pasar saat dibutuhkan.

"Tujuan utamanya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ikan di pasar. Ini akan menguntungkan nelayan dan konsumen, serta memperkuat ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan," ujarnya.

Tantangan dalam Implementasi

Meski ide tersebut dianggap strategis, Sunarji menggarisbawahi sejumlah tantangan serius yang perlu diatasi agar konsep Bulog Perikanan bisa berjalan efektif.

Masalah utama itu termasuk data perikanan yang belum akurat, infrastruktur distribusi dan penyimpanan yang masih minim, koordinasi lemah antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya fasilitas pelabuhan perikanan, dan ancaman perubahan iklim dan penangkapan ikan ilegal.

"Jika tidak dibarengi dengan pembenahan sistem pendukung, maka wacana ini hanya akan menjadi jargon belaka," katanya.

Sebagai pelengkap gagasan Bulog Perikanan, Sunarji juga menyarankan langkah-langkah kebijakan lain yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil laut, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan akses pembiayaan dan perlindungan usaha nelayan. (amita/hm27)