Samosir, MISTAR.ID

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menanggapi surat pengaduan dari 117 Kepala Keluarga (KK) warga Kenegerian Sihotang, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut) soal dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabencana banjir bandang pada 2023.

Warga dari tiga desa terdampak banjir bandang — Desa Siparmahan, Desa Sampur Toba, dan Desa Dolok Raja — meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

Di dalam surat yang dikirim Kemensetneg kepada Bupati Samosir, meminta pemerintah kabupaten segera mempertimbangkan masalah dan menjadi perhatian. Surat bernomor B-49/D-2/Dumas/DM.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024.

Kemensetneg mengatakan, tanggapan Bupati Samosir terkait masalah penyimpangan bansos akan digunakan sebagai bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia.

Dugaan korupsi ini menjadi perhatian karena bantuan yang seharusnya disalurkan langsung ke rekening penerima, justru dikelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir.

Mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui pemesanan barang dari brosur yang disediakan pihak Bumdes dengan harga yang dianggap lebih tinggi dari harga pasar.

Menanggapi surat dari Kemensetneg tersebut, Inspektorat Kabupaten Samosir telah memanggil kepala desa dan Dinas Sosial untuk dimintai keterangan.

“Kami menerima surat dari Kemensetneg. Satu minggu setelah menerima surat, kami telah memanggil pihak-pihak terkait,” ujar Sekretaris Inspektorat Samosir, Blasman Sitanggang, Senin (27/5/2025) di kantornya.

Lanjutnya, menurut keterangan dari Dinas Sosial, seluruh dokumen dan kewenangan terkait bansos berada di Kementerian Sosial . Bukan di dinas daerah.

Salah satu warga di Desa Siparmahan, Patar Simarsoit berharap pemerintah pusat turun tangan langsung dan memastikan bansos disalurkan secara transparan, tepat sasaran, serta berpihak kepada masyarakat terdampak bencana.

“Kami hanya ingin keadilan. Surat kami kepada Presiden adalah bentuk keprihatinan. Kami berharap suara kami sampai,” ujar Patar. (pangihutan/hm20)