Dairi, MISTAR.ID

Hingga pertengahan Juni 2025, Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 belum juga ditetapkan.

Ketika dikonfirmasi Mistar via telepon pada Rabu (11/6/2025), pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dairi membenarkan bahwa dokumen RPJMD masih dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Rancangan awal RPJMD Dairi 2025-2029 sudah kami susun dan surat permohonan konsultasi juga telah dikirimkan. Saat ini kami masih menunggu jadwal konsultasi yang akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi,” ujar salah satu pejabat Bappeda yang meminta namanya tidak dicantumkan.

Ia menjelaskan, penyusunan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah.

Adapun tahapan yang telah dilalui, antara lain enyusunan rancangan awal RPJMD, orum konsultasi publik, Penyampaian ke DPRD, Pembahasan dan kesepakatan awal antara Pemda dan DPRD, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Penyusunan rancangan akhir RPJMD, Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.

Namun, berdasarkan informasi dari anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Dairi, Nurlinda Angkat, hingga saat ini pihak legislatif belum menerima draf RPJMD tersebut.

“Draf RPJMD belum masuk ke DPRD. Jadi kami belum bisa memberikan tanggapan atau pembahasan lebih lanjut,” kata Nurlinda kepada Mistar.

Sebagai dasar sementara dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025, Pemkab Dairi saat ini mengacu pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. (manru/hm25)