Samosir, MISTAR.ID

Rapat Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 digelar di Kantor DPRD Kabupaten Samosir, Selasa (9/9/2025) malam. Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor pariwisata.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gimbet Situmorang, menyoroti lemahnya perencanaan sejumlah proyek fisik yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Menurutnya, kelemahan ini bisa berdampak pada tidak optimalnya hasil pembangunan dan pengembangan destinasi wisata.

Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan destinasi wisata (DTW) di Desa Parlombuan, Kecamatan Palipi. Fraksi menilai proyek tersebut tidak dirancang secara matang sejak awal perencanaan.

"Kami menilai proyek pembangunan DTW di Desa Parlombuan tidak disusun dengan perencanaan yang komprehensif. Jika dibiarkan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, perencanaan yang lemah bisa menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran, sehingga potensi wisata Samosir tidak berkembang secara maksimal, padahal sektor ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menyusun dan merealisasikan rencana pembangunan kepariwisataan yang terukur dan berdampak luas.

"Perencanaan yang jelas akan memberi efek positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan warga," kata Gimbet.

Fraksi juga mengingatkan persoalan perencanaan bukan hanya teknis semata, tetapi juga mencerminkan komitmen politik dan tata kelola anggaran yang akuntabel.

"Setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Jangan ada proyek yang dipaksakan tanpa melalui kajian mendalam. Setiap rupiah adalah amanah rakyat," ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar DPRD dan Pemkab Samosir memperkuat fungsi pengawasan, memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. (pangihutan/hm24)