Toba, MISTAR.ID

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Toba mengkritisi dua isu krusial dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (P-APBD), Rabu (3/9/2025).

Fraksi ini menyoroti kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tomson Manurung, juru bicara Fraksi Golkar, menyoroti kinerja Disbudpar yang dianggap tidak maksimal. "Proyek fisik di Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige, terkesan dipaksakan dan asal jadi. Selain itu, dinas ini sangat jarang menghadiri rapat Paripurna DPRD. Kami menilai Kepala Disbudpar layak dievaluasi," ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti fenomena banyaknya Plt di jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Toba. Mereka mendorong Bupati Effendi Napitupulu segera mengangkat pejabat definitif.

"Kepala OPD yang definitif akan bekerja lebih maksimal dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Keberadaan Plt yang berkepanjangan dapat menghambat kinerja pemerintahan daerah," kata Tomson.

Evaluasi terhadap Disbudpar dan percepatan pengangkatan pejabat definitif ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Toba. (nimrot/hm24)