Dairi, MISTAR.ID

Guna memastikan kelancaran pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi secara efektif sampai kepada masyarakat petani di wilayah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kabupaten Dairi serta PT Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Sumatera Utara diharapkan melakukan kroscek intensif.

Harapan tersebut disampaikan oleh Bambang Hermansyah, salah seorang warga pemerhati sosial dan kontrol publik di Kabupaten Dairi, Sabtu (25/10/2025).

Bambang menyoroti adanya dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi dari tingkat produsen hingga distributor di wilayah Dairi. Ia menilai hal itu terjadi karena alamat salah satu distributor, yakni CV Karya Gemilang, diduga tidak jelas.

Bambang menjelaskan, berdasarkan data dari Pemkab Dairi, PT Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Sumatera Utara telah menunjuk enam distributor pupuk bersubsidi di Dairi, yaitu CV Mutiara Argo Lestari, CV Manik Pratama Jaya, CV Karya Gemilang, CV Permata Indah, PT Prima Tani, dan CV Argo Perdana. Keenamnya menyalurkan pupuk kepada 246 kios pengecer dan 2.103 kelompok tani di seluruh Kabupaten Dairi.

Namun, Bambang menemukan kejanggalan terkait legalitas salah satu distributor, yakni CV Karya Gemilang, yang disebut memiliki gudang di Jalan Air Bersih, Sidikalang.

“Tidak ada gudang pupuk di sana. Kalau ada gudangnya, pastinya ada stok pupuknya. Ini tak ada, jualan mie Acehnya di situ,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang meminta pemerintah untuk lebih aktif mengawasi kinerja distributor guna mencegah praktik curang dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Untuk itu kita meminta pemerintah secara aktif, intensif, mengawasi kinerja distributor guna mencegah praktik curang dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti penyelewengan dan lain-lain. Kami mendengar CV Karya Gemilang merupakan distributor pupuk ke daerah Aceh yang pengirimannya lewat Sidikalang. Kita curiga terindikasi penyelewengan akibat gudangnya tidak ada di Dairi,” ujarnya.

Bambang juga mendorong Satgas Pangan untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tersebut. Bila terbukti menyalahi aturan, ia meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Dairi, Lipinus Sembiring, saat dikonfirmasi MISTAR via telepon, Sabtu (25/10/2025), membenarkan bahwa informasi tersebut sudah diterima oleh pihak Pemkab Dairi.

“Informasi tersebut sudah sampai ke Pemkab Dairi, dan hal tersebut telah disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Sumatera Utara guna ditindaklanjuti,” jelas Lipinus.

Saat ditanya mengenai wilayah kerja penyaluran CV Karya Gemilang, Lipinus menyebut tiga kecamatan, yaitu Sidikalang, Pegagan Hilir, dan Silima Pungga-Pungga.

Lebih lanjut, Lipinus memaparkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi, di antaranya:

1. Surat permohonan menjadi Pelaku Usaha Distribusi (PUD)
2. Akta legalitas perusahaan
3. NIB dengan KBLI 46652
4. Gudang berkapasitas minimal 20 ton
5. Tanda Gudang Terdaftar (TDG)
6. Sarana pengangkutan
7. NPWP
8. SPPKP
9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
10. Surat keterangan tidak bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan
11. Laporan keuangan perusahaan dan rekening koran tiga bulan terakhir
12. Permodalan sesuai ketentuan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dari pantauan MISTAR di lapangan, seorang pria bernama Anju Simajuntak yang mengaku sebagai karyawan CV Karya Gemilang meminta agar wartawan menghubungi penanggung jawab perusahaan bermarga Tobing.

Ketika dihubungi melalui telepon, Tobing menyebut bahwa alamat gudang CV Karya Gemilang berada di Jalan Air Bersih Nomor 118, Sidikalang.

(hm17)