Tapteng, MISTAR.ID

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Plus di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyatakan dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti pembangunan Kantor Bupati Tapteng.

Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk proyek tersebut.

Ketua Fraksi PDIP Plus, Famoni Gulo, mengatakan pihaknya telah resmi mengirim surat kepada Ketua DPRD Tapteng untuk meminta pembentukan Pansus. Ia menilai, pembentukan Pansus penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait keberlanjutan proyek pembangunan kantor bupati.

“Kita bukan mencari siapa benar atau salah. Tujuan kami mendorong Pansus ini agar tidak muncul opini liar di masyarakat. Kami ingin memastikan pembangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujar Famoni kepada Mistar di ruang Fraksi PDIP Plus DPRD Tapteng, Senin (3/11/2025).

Famoni menambahkan, baik mantan bupati maupun bupati saat ini memiliki semangat yang sama untuk membangun Tateng. Karena itu, Pansus diharapkan menjadi wadah evaluasi objektif terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Plus, Joko Pranata Situmeang, menilai pembentukan Pansus merupakan langkah tepat untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

“Bupati dan wakil bupati tentu menginginkan kejelasan, termasuk pembatasan anggaran antara pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus diharapkan bisa menghitung progres pembangunan, besaran dana yang digunakan, serta potensi kendalanya,” kata Joko.

Ia menegaskan, hasil kerja Pansus nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi objektif bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi kebingungan dalam menentukan langkah lanjutan terhadap proyek tersebut.

Dukungan serupa datang dari Abdul Rahman Sibuea, selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung dalam Fraksi PDIP Plus.

“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Karena itu, Fraksi PDIP Plus menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.

Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Samuel Tinambunan, anggota Fraksi PDIP Plus lainnya, menilai pembentukan Pansus merupakan langkah elegan untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi terbaik bagi kelanjutan pembangunan kantor bupati.

Dengan dukungan kuat dari Fraksi PDIP Plus, wacana pembentukan Pansus ini diharapkan segera dibahas dalam forum resmi DPRD Tapteng.

“Langkah ini tidak hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan TapTENG yang transparan dan berpihak pada rakyat,” tukas Samuel. (hm16)