DPRD Sumut Dorong OPD Terapkan Standar ISO demi Pelayanan Publik Berkualitas

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar. (Foto: Instagram pribadi Usman)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Usman Jakfar, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut untuk mulai menerapkan standar International Organization for Standardization (ISO) dalam tata kelola administrasi dan operasional.
Dorongan ini disampaikan menyusul masih banyaknya temuan permasalahan dalam manajemen administrasi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang dinilai berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik.
“Manajemen administrasi yang bermasalah tentu akan berpengaruh buruk terhadap tata kelola pemerintahan dan menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Masalah ini harus segera dibenahi,” kata Usman, Senin (7/7/2025).
Baca Juga: Harga Bawang Merah Naik, DPRD Sumut Minta Dinas Ketapang Segera Berikan Subsidi ke Petani
Minim Laporan, Output Program Tak Terukur
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, banyak program pemerintah yang terlaksana tetapi tidak disertai laporan yang jelas, terutama terkait output dan outcome dari kegiatan yang dijalankan.
“Kondisi seperti itu mencerminkan manajemen administrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, administrasi adalah fondasi penting dalam pemerintahan. Jika ini diabaikan, dampaknya serius terhadap kualitas tata kelola dan pelayanan publik,” tuturnya.
ISO Dinilai Penting untuk Meningkatkan Mutu dan Efisiensi
Usman menilai, penerapan standar ISO dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
“Penerapan ISO di lingkungan pemerintahan sangat penting agar kinerja setiap OPD dapat terukur dan menghasilkan peningkatan mutu secara optimal,” ucap Ketua PKS Sumut tersebut.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penerapan ISO dapat membantu instansi pemerintah mengidentifikasi potensi pemborosan, mengoptimalkan alur kerja, serta memastikan semua proses berjalan secara efektif dan efisien.
“Intinya, jika ISO diterapkan secara maksimal, maka pemerintah daerah akan memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, serta memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif,” tuturnya mengakhiri. (ari/hm27)