Medan, MISTAR.ID

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mempersiapkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di empat wilayah, mencakup tiga kota dan satu kabupaten.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

“Dinas Sosial Sumut sifatnya hanya koordinasi, dan yang melaksanakan langsung ke daerah kabupaten/kota,” ujar Muslim, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinsos Sumut, Selasa (8/7/2025).

Adapun wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sumut meliputi:

- Kota Medan (Balai Sentra Bahagia Dinsos Medan)

- Kabupaten Deli Serdang (Balai Sentra Insaf, Kutalimbaru)

- Kota Tebing Tinggi (Universitas Islam Negeri/UIN Tebing Tinggi)

- Kota Padangsidimpuan (Balai Sentra Dinsos Padangsidimpuan).

Muslim menjelaskan, pelaksanaan program ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 16 Juli 2025.

Terkait pendaftaran peserta, Dinsos Sumut akan menggunakan basis data dari pusat, yakni penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2, yang dikategorikan sebagai sangat miskin dan miskin.

“Karena ini masih tahap awal, maka belum dibuka untuk umum. Peserta diambil dari data nasional PKH Desil 1 dan 2. Selanjutnya akan dilakukan home visit atau kunjungan ke rumah oleh petugas, untuk menentukan siapa yang layak mengikuti Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Muslim juga menyampaikan bahwa untuk wilayah lain yang belum melaksanakan program ini, saat ini masih dalam proses pengusulan dan verifikasi.

“Daerah yang belum ditetapkan masih menunggu verifikasi, terutama terkait ketersediaan dan kelayakan lahan atau gedung yang akan digunakan. Salah satu kendala adalah banyaknya bangunan yang sudah tidak layak pakai,” katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan arahan dari Menteri Sosial, pada tahun depan diperkirakan akan ada 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang turut melaksanakan program Sekolah Rakyat.

“Wilayah yang berpotensi siap dalam waktu dekat adalah yang sudah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan telah mengajukan usulan pelaksanaan,” ucap Muslim. (ari/hm27)