Langkat, MISTAR.ID

Ratusan tenaga honorer dari sektor kesehatan dan pendidikan kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (30/7/2025), untuk menuntut kejelasan status mereka menjelang batas akhir pendataan tenaga non-ASN pada September 2025.

Aksi ini diikuti oleh dua kelompok besar, yakni Aliansi R4 yang terdiri dari tenaga kesehatan, dan Aliansi R3 yang merupakan kumpulan guru honorer. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua Antoni Ginting, serta Ketua Komisi II Sedarita Ginting.

Juru bicara Aliansi R4, Muliana Sitepu, menyampaikan aspirasi agar para tenaga kesehatan tetap bisa bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, agar mereka tetap tercatat dalam sistem pemerintahan.

“Aspirasi ini kami sampaikan demi kelangsungan pekerjaan kami, dan agar tetap terdata resmi menjelang penutupan pendataan non-ASN,” kata Muliana.

Para honorer juga berharap DPRD Langkat dapat mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi R3 mempertanyakan kejelasan skema PPPK Paruh Waktu untuk guru, mengingat sejauh ini belum ada ketentuan paruh waktu dalam jabatan fungsional guru.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala BKD Langkat, Syafriansyah, menyebut dasar hukum pengangkatan PPPK Paruh Waktu mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024. Kebutuhan ASN juga menyesuaikan dengan hasil analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK)," ujar Syafriansyah.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni Ginting, meminta agar BKD segera bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat untuk mempercepat pemetaan kebutuhan ASN. “Kita minta BKD jemput bola ke pusat agar bisa memperoleh kejelasan teknis. DPRD siap mendampingi ke Kementerian PAN-RB,” ucapnya.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, juga menyambut baik aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer dan menyatakan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami paham betul keresahan ini. Kami akan mengawal semaksimal mungkin agar harapan para honorer ini bisa diwujudkan dalam kebijakan nyata,” kata Sribana.

Baik Aliansi R3 maupun R4 berharap aspirasi mereka segera direspons melalui kebijakan yang berpihak, mengingat banyak di antara mereka telah puluhan tahun mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tanpa kejelasan status kepegawaian. (endang/hm24)