DPRD Simalungun Soroti Efektivitas Bimtek BUMDes Bernilai Miliaran Rupiah

Komisi I DPRD Simalungun saat melaksanakan RDP dengan DPMN di ruangan komisi. (foto: indra/mistar)
Simalungun, MISTAR.ID
Komisi I DPRD Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMN) Simalungun, Kamis (4/9/2025). RDP digelar guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Perikson Purba, didampingi Wakil Ketua Walpiden Tampubolon dan Sekretaris Junita V Munthe. Dalam forum tersebut, Komisi I mempertanyakan dasar pelaksanaan Bimtek yang digelar oleh pihak ketiga, yakni Sinergi Generasi Muda (Sigma) asal Asahan, yang menggunakan dana dari Alokasi Dana Nagori (ADN).
Kegiatan Bimtek diketahui dilaksanakan dalam tujuh gelombang, masing-masing selama empat hari tiga malam, dan diikuti oleh perwakilan dari 359 nagori.
Anggota Komisi I, Junita V. Munthe, menyoroti kejelasan data nagori yang telah memiliki BUMDes berbadan hukum.
“Berapa nagori yang benar-benar punya BUMDes? Apa nama BUMDes-nya, di nagori mana, dan berdiri tahun berapa? Jangan bicara soal Bimtek kalau organisasinya tidak ada. Kita ingin tahu output dan tujuan dari kegiatan ini,” ujar politisi PDIP tersebut.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala DPMN Simalungun, Elianto Purba, menyebut saat ini terdapat 370 BUMDes berbadan hukum di Simalungun, sementara 16 nagori lainnya masih dalam proses penetapan.
“Bimtek ini dibiayai melalui APBDes masing-masing nagori. Namun, ada 27 nagori yang tidak menganggarkannya,” kata Elianto.
Ketua Komisi I, Perikson Purba, juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bimtek, terutama karena kegiatan ketahanan pangan yang dijalankan tiap nagori ternyata berbeda-beda.
“Kami ingin tahu apakah kegiatan ini benar merupakan kesepakatan para pangulu se-Simalungun. Untuk itu, Komisi I akan menjadwalkan pembahasan lanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Walpiden Tampubolon, menyoroti besarnya dana yang dihabiskan.
“Jika setiap nagori menganggarkan Rp10 juta, dikalikan 386 nagori, totalnya mencapai Rp3,86 miliar. Apakah dana sebesar ini tidak lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan?” ujarnya.
RDP ini turut dihadiri anggota Komisi I lainnya, yakni Umar Yani, Martua Sitorus, Jadiaman Damanik, dan Robensius Sembiring. Komisi I DPRD Simalungun berkomitmen untuk menelusuri lebih lanjut pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut sebelum melanjutkan ke agenda pembahasan selanjutnya. (indra/hm24)